Info Lowongan Kerja :
Home » » Forum LSM dan Wartawan Laporkan Penambangan Liar CV Morgan ke Poldasu

Forum LSM dan Wartawan Laporkan Penambangan Liar CV Morgan ke Poldasu

Written By deteksi nusantara on Rabu, 27 Agustus 2014 | Rabu, Agustus 27, 2014

Medan, DeteksiNusantara.com - Forum LSM dan Wartawan Toba Samosir membeberkan kepada wartawan perihal aktivitas penambangan yang dilakukan oleh CV Morgan yang di nilai telah menimbulkan kerugian Negara terutama Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tobasa.

Lebih lanjut, Dedy Tambuko yang juga Sekretaris Lembaga Swadaya Masyararakat Roda Transparansi Kabupaten Toba Samosir, mengatakan bahwa, dari tindak lanjut, dan investigasi mereka, pihak badan pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal Kabupaten Toba Samosir telah mengeluarkan surat peringatan I kepada Direktur CV. MORGAN, PS nomor : 503/741/BPPTPM/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang penghentian Usaha Pertambangan dan berdasartkan hasil peninjauan lapangan pada lokasi SIUP CV. Morgan di Desa Meat Kec. Tampahan, masih melakukan aktivitas pertambangan, pada hal izin pertambangan telah mati/tidak berlaku lagi.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Lembaga Swadaya Masyararakat Roda Transparansi Kabupaten Toba Samosir, Dedy Tambuko saat di temui di Mapoldasu, Selasa (26/8) yang akan melaporkan aktivitas CV Morgan Di Meat Toba Samosir karena perusahaan tersebut ilegal.

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Toba Samosir yang telah berumur 15 Tahun sejak dimekarkan di tahun 1999 dari Kabupaten Tapanuli Utara, kebijakan ataupun hak izin usaha produksi batuan (Quarry Kecil) CV. Morgan sebagai izin pertambangan di Lokasi Meat-Sitanggor, Desa Meat, Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir.

Berdasarkan data yang dihimpun Forum LSM dan wartawan di Kabupaten Toba Samosir, bukan hanya izin yang bermasalah, namun lokasi penambangan juga sudah jauh dari peruntukan dan penggunaannya yang diduga telah menyalahi UU Lingkungan Hidup dan Inpres tentang Usaha penambangan di Kawasan Hutan atau Register, serta kuat dugaan kami telah terjadi penyimpangan pajak hasil dan pendapatan yang seharusnya menjadi pendapatan asli daerah (PAD) hilang atau tidak setorkan sebagai pemegang Izin Penambangan jenis Batuan Kecil yang dapat menghasilkan kerugian Negara dibidang PAD.

Dimana, kapasitas produksi 5.000 m3 dengan masa waktu izin 6 (enam) bulan dengan perpanjangan 2 x 6 (enam) bulan jika tidak memenuhi syarat yang telah dituangkan dalam SK Bupati Toba Samosir Nomor : 660/247/BLHP/2012, maka izin pertambangan yang dimaksud akan dicabut atau disetop aktivitasnya.

“Bila merujuk pada inpres moratorium konsesi kawasan hutan lewat Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan, lembaganya  telah bekerjasama dengan KPK dan Kejaksaan serta Polri untuk memeriksa siapapun yang diduga terlibat penyalahgunaan hutan.”Ungkap Dedy.

Berangkat dari informasi, data dan investigasi kami di lapangan, sepertinya penegak hokum & pemerintah di Kabupaten Toba Samosir kurang tanggap dan respon maka kami akan melaporkan langsung permasalahan ini ke Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDASU), tegas Dedy Tambuko. (Anton)