Info Lowongan Kerja :
Home » » Komisi A Surati KPK Terkait Konflik Tanah Sarirejo Polonia Medan

Komisi A Surati KPK Terkait Konflik Tanah Sarirejo Polonia Medan

Written By deteksi nusantara on Jumat, 27 Februari 2015 | Jumat, Februari 27, 2015

Medan,DeteksiNusantara.com - Ketua Komisi A DPRD-Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Toni Togatorop kepada wartawan  Rabu, ( 25/2). mengatakan, akan menyurati KPK, Kementrian BUMN dan Kementrian terkait serta  Presiden bersinggungan dengan konplik tanah Sarirejo Polonia Medan.

Dalam hal ini Komisi A, akan terus ikut memperjuangkan
    hak-hak warga Polonia yang di klaim oleh Departemen Keamanan juga mengaku  memiliki dasar hak kepemilikan lahan tersebut.
Toni juga mengherankan mengapa persoalan ini tidak terselesaikan sampai sekarang, padahal sudah ada keputusan Inkrah dari Mahkamah Agung yang menetapkan dan memenangkan warga Sari rejo yang sudah 67 tahun mengusai lahan.

Kita akan segera menyurati KPK dan Kementrian terkait serta Presiden RI Jokowi, agar  dapat menuntaskan kasus ini secepatnya. Sesungguhnya ini tinggal  hanya masalah prosedural bagaimana pihak (Kementrian) Pertahanan secara legowo, membuang, menghapus lahan yang diukusai 4.400 KK itu, dari perhitungan aset Departemen Keamanan." ungkap Toni sembari mengatakan nantinya akan menunjukkan bukti pengiriman  surat tersebut  kepada wartawan.

Komisi A DPRD-Provsu pada RDP (Rapat Dengar Pendapat)  kemarin menyoroti dilakukannya penegakan hukum mengingat Negara ini adalah negara hukum, oleh karenanya segala sesuatunya harus  berlandaskan hukum, bukan berlandaskan kekuasaan.

Sebagaimana diketahui historis HPL (Hak Penguasaan Lahan) tersebut  oleh  Departemen Dalam Negeri  (Depdagri) memberikan Ijin kepada Departemen Pertahanan Keamanan dengan ketentuan sepanjang dipergunakan untuk keperluan pertahanan keamanan.

Apabila kemudian lahan ini beralih fungsi atau dipinjamkan kepihak ketiga maka konsekwensinya Pertahanan Keamanan   tidak boleh lagi mengusai area dimaksud.
Komisi A juga menyuarakan atas dugaan  lahan Sarirejo yang   telah dijual kepihak pengembang. Sejauh ini diperoleh informasi sudah ada beberapa pengusaha yang diketahui mengembangkan sayap bisnis propertynya disana

Komisi A DPRD-SU yang dipimpin Toni Togatorop ini  memberikan apresiasi kepada BPN yang diwakili oleh Dharma Galih Kabid V Kanwil BPN Sumut, Bidang Sengketa perkara dan Aswin Tampubolon dari BPN Medan yang menjelaskan,  telah diusulkannya ke Menteri Agraria/Ka. BPN untuk memprioritaskan sertifikasi tanah warga Sarirejo. (Anton)