Info Lowongan Kerja :
Home » » Sembari Memukul-Mukul Meja,Muhammad Hanafi SH Tuding Pengunjukrasa Tidak Jentelmen

Sembari Memukul-Mukul Meja,Muhammad Hanafi SH Tuding Pengunjukrasa Tidak Jentelmen

Written By deteksi nusantara on Jumat, 27 Februari 2015 | Jumat, Februari 27, 2015

Medan,DeteksiNusantara.com - Ada sesuatu yang tidak lazim, dimana kalau biasanya pengunjukrasa yang datang dengan nada marah-marah dan terlihat garang saat menyampaikan yel-yel aspirasinya. Namun pada pemandangan kali ini sangat  berbeda malah pengunjukrasanya yang dimarah-marahi dan dituding tidak jentelmen.

"Ini tidak jelas, seharusnya untuk menyampaikan aspirasi cantumkan dan ditandatanganilah, siapa penanggung-jawabnya. ini apa, tidak ada yang menandatangi lalu apa tujuannya juga tidak diketahui. Kemudian dari Mahasiswa mana juga tidak jelas, karena ada 183 Univesrsitas di Kota Medan ini, belum lagi jika dihitung Universitas yang ada dikampung saya. Kalau begini ini tidak jentelmen. Semua yang ditulis pada statement juga hanya indikasi-indikasi." bentak   Muhammad Hanafi Anggota DPRD-Provinsi Sumatera Utara ini  dengan nada tinggi sembari memukul-mukul meja dihadapannya dengan telapak tangan.

Pada pertemuan dengan pengunjurasa yang mengaku dari HBEM ( Himpunan Badan Eksekutif Mahasiswa Kota Medan)  Rabu, (25/2), yang difasilitasi di ruang Bamus Gedung DPRD-Provsu.

Hanafi Politisi Fraksi Golkar  meminta kepada pengunjukrasa supaya pada pertemuan berikutnya harus melampirkan data-data  yang lengkap tentang indikasi-indikasi korupsi yang disoroti  sehingga tidak  dianggap fitnah.

Boby Irwadi Presiden Mahasiswa Universitas Panca Budi dengan lugas menyatakan kalau apa yang mereka sampaikan  adalah sesuatu kebenaran yang bisa dipertanggung-jawabkan sesuai dengan data yang mereka peroleh dari hasil Pemeriksaan BPK RI . "Kami siap memberikan data selengkapnya pada  pertemuan berikutnya  jika memang diperlukan." tangkis Budi datar.

Adapun aspirasi yang disampaikan  HBEM Kota Medan berkaitan dengan  temuan BPK RI tahun 2011 yang menemukan indikasi kerugian  Provsu sebanyak Rp 25,1 milyar, pajak yang tidak disetorkan ke kas Negara Rp 1,96 milyar.

Penggunaan anggaran tidak sesuai dengan peruntukan Rp 27,4 milyar dan pertanggung-jawaban yang tidak diyakini kewajarannya Rp 15,4 milyar. Pengeluaran yang belum dipertanggung-jawabkan Rp 92,3 milyar, tagihan yang belum dibayar kepihak ketiga Rp 3,06 milyar.

Indikasi manipulasi dalam pendapatan anggaran pada tahun 2013 dimana dalam draft APBD yang diajukan  oleh TAPD Pemrovsu hanya sebesar Rp 8,275 triliun dan dalam RAPBD  berubah menjadi  Rp 8,482 triliun namun kemudian meningkat lagi dengan nilai nominal  Rp 9,111 triliun  namun ternyata realisasinya hanya Rp 7.397.

Mahasiswa juga menyoroti masalah nomenklatur belanja pegawai, belanja bagi hasil dan belanja BKP/DBD (Dana Bantuan Daerah Bawahan) . (Anton)