Info Lowongan Kerja :
Home » , » Banyaknya Anggaran Kembali Kekas Negara Penyebab Tidak Berkwalitasnya Pekerjaan Infrastruktur

Banyaknya Anggaran Kembali Kekas Negara Penyebab Tidak Berkwalitasnya Pekerjaan Infrastruktur

Written By deteksi nusantara on Rabu, 04 Maret 2015 | Rabu, Maret 04, 2015

Medan,DeteksiNusantara.com - Pada seminar sehari Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) DPD Se-Sumatera bertempat di Hotel Santika Premiere Dyandra Sabtu (28/2) yang dihadiri oleh Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat (Pupera) Basuki Hadi Mulyono beserta Kepala Daerah dan Rekanan Kontraktor terungkap,   penyebab tidak berkwalitasnya pekerjaan proyek-proyek Infrastruktur selama ini disebabkan pengajuan nilai nominal  penawaran yang diajukan pihak kontraktor dibatasi  maksimal pada batasan  70% saja.

Akibatnya hampir 30% lebih anggaran-anggaran berbagai item proyek-proyek Pemerintah kembali kekas Negara. Sementara imbas dari berkurangnya anggaran tersebut mengakibatkan menurunnya kwalitas pekerjaan atau tidak sesuai dengan volume yang ditentukan.

Parlndungan Purba anggota DPD RI menyatakan, dari semua paparan yang disampaikan, ada hal yang menarik dari pernyataan Mentri yang menyinggung tentang, kwality pekerjaan infrastruktut yang selama ini dianggap tidak berkwalitas. Anehnya ajuan penawaran terendah tersebut bisa lolos dan dikeluarkan pula sebagai pemenang tender. Akibatnya banyak ditengah jalan pekerjaan terhenti dan mengalami berbagai kendala bahkan tidak dapat diselesaikan.

Dalam hal ini DPD RI telah memberikan berbagai masukan kepada Mentri untuk tetap menjaga kwalitas pekerjaaan kedepannya sehingga program-program dan semangat Pemerintah dalam upaya memperbaiki infrastruktur  yang merupakan salah satu prioritas dari Pemerintah, dapat memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat apalagi pengawasan saat ini sudah semakin ketat. Oleh karenanya tidak ada lagi temuan adanya pekerjaan proyek-proyek Pemerintah yang kurang dari volume atau tidak sesuai dengan bestek.

Masih menurut Parlindungan dimana DPD RI juga sudah menyampaikan langsung kepada Mentri untuk mendorong serta memberdayakan para rekananan kontaraktor lokal dengan memberikan peluang  besar dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan agar bisa makan.

Tidak seperti yang terjadi selama ini pekerjaan berbagai mega proyek di Provinsi didominasi oleh Kontraktor dari Jakarta. Kalau tadi Mentri menyebutkan batasan dibawah Rp 5 milyar akan dikerjakan kontraktor lokal tetapi saya mengatakan kalau bisa dibawah Rp 50 milyar. Supaya para kontraktor lokal dapat berkembang dan berdiri sejajar dengan kontraktor dari Pusat ." ungkap Parlindungan yang mengaku sangat mengapresiasi berbagai rencana Pemerintah  dalam membangun Infrastruktur khususnya dalam pembangunan dan perbaikan jalan  yang ada di daerah Sumatera Utara, 

Sukran Tanjung  kepada wartawan menjelaskan, jika persoalan itu tidak secepatnya diselesaikan, maka akan berdampak kepada terjadinya penghematan-penghematan yang akan dilakukan kontraktor dengan mengurangi berbagai volume pekerjaan.

"Kalau pekerjaannya proyek jalan, maka pemborong akan mengurangi bestek dan ketebalan aspal maupun yang lainnya  bagaimana ini, kalau Pak Parlindungan bilang sampai batasan 75 %. Saya katakan tidak sampai segitu, hanya 71 %. Kalau ini terjadi beginilah jadinya  ada istilah, dang diahu dang diho, untagon tubegu. Kami juga ada proyek pembangunan antara Tapanuli Selatan dan Sibolga yang anggarannya mencapai Rp 300 milyar, nah kalau yang direalisasikan hanya 70 % inikan gila." ungkap Sukran mengharapkan agar Pemerintah menyahuti aspirasi yang berkembang dan memperhatikan nasib kontraktor yang tidak harus terjebak pada persoalan klasik yang mengakibatkan kehancuran. (Anton)