Info Lowongan Kerja :
Home » » DPRD-Provsu Jangan Bekingi Gatot

DPRD-Provsu Jangan Bekingi Gatot

Written By deteksi nusantara on Rabu, 25 Maret 2015 | Rabu, Maret 25, 2015

Medan,DeteksiNusantara.com - Adanya tarik-menarik dukungan terhadap wacana Interpelasi yang mulai bergulir ke meja bundar persidangan Paripurna DPRD-Provsu  (Provinsi Sumatera Utara), membuat kalangan elemen masyarakat mulai mengajukan mosi tidak percaya.

Hal ini disuarakan, Pergerakan Mahasiswa dari PERMATA KPK (Tangkap Komplotan Para Koruptor), saat melakukan unjukrasa didepan halaman Gedung DPRD-Provsu Senin (23/3).

Dalam orasinya, puluhan massa yang dipimpin langsung oleh Ahmad Syafii Tambusai menyatakan, agar anggota Dewan yang ada di DPRD-Provsu jangan coba-coba membekingi Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang sudah berada dipenghujung tanduk Interpelasi tersebut.

Dalam kesempatan tersebut PERMATA KPK mengajak semua pihak untuk melakukan, gerakan bersama dengan mengerahkan  massa untuk mendorong DPRD-Provsu benar-benar menggunakan hak bertanya (Interpelasi) sebagai hak melekat pada setiap wakil rakyat. Mengingat Interpelasi bukanlah sesuatu yang tabu dan  kesemuanya telah diatur pada pasal 27 A Undang-Undang nomor 22 tahun 2003.

PERMATA KPK mendesak Gubsu untuk menyampaikan tanggung-jawab moralnya terhadap berbagai persoalan yang muncul seperti, persoalan hutang-hutang kepada pihak ketiga yang kemudian oleh Gubsu mengeluarkan Pergub nomor 10 tahun 2015 sebagai upaya solusi untuk menyelesaikan hutang tersebut dengan membatalkan Perda APBD tahun 2014. Padahal keberadaan Pergub jelas-jelas tidak bisa membatalkan Perda.

Terdapatnya temuan mark-up terhadap item  Pendapatan sejak tahun 2012 yang dilaporkan  secara tertulis Rp 7,8 triliun. Sementara realisasi hanya Rp 7,2 triliun. Untuk tahun 2013 Pendapat menjadi Rp 9,111 triliun ternyata realisasinya hanya Rp 7,397 triliun.

Tahun 2014 perbuatan mark-up terus  berlkelanjutan dengan melaporkan pendapatan Pemprovsu Rp 8,6 triliun, sedangkan yang terealisasi hanya Rp 7,7 triliun sehingga diduga terjadi adanya pembukuan ganda terhadap laporan keuangan Pemrovsu. Diindikasikan adanya intrik dan sarat dengan berbagai permainan pola pembobolan anggaran. 

Adanya manipulasi dana bantuan keuangan Pemprovsu pada tahun 2013 yang telah disetujui oleh DPRD-Provsu sebesar Rp 1,585 triliun namun yang terjadi kemudian tertulis pada buku APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Rp 2,828 triliun.

Lebih parahnya kekurangan dana tersebut, diambil dengan mengurangi belanja pegawai. Segaimana diketahui dimana pada saat itu Fraksi PKS sendiri salah satu Partai pengusung Gubsu. Dalam pandangannya  menolak LPJK (Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan)  Gubsu.

Pengunjukrasa juga menyoroti berbagai  seabrek persoalan lain yang telah disuarakan berbagai elemen masyarakat selama ini. Diantaranya adanya dugaan KKN (Kolusi, Kolusi dan Nepostisme) pada pengangkatan jajaran Dirut  PDAM dan Dirut Bank Sumut serta dugaan terjadinya  jual-beli jabatan eselon II, III dan eselon IV dijajaran Pemprovsu.

Sementara Syamsul Qodri anggota DPRD-Provsu dari Fraksi PKS yang menerima pengunjurasa, berjanji akan menyampaikan dan menampung aspirasi mahasiswa ini untuk diteruskan kepada pihak yang berwenang.(Anton)