Info Lowongan Kerja :
Home » » Interpelasi Disinggasana, Gubsu Sarankan Bertanya Melalui Pola Konsultasi

Interpelasi Disinggasana, Gubsu Sarankan Bertanya Melalui Pola Konsultasi

Written By deteksi nusantara on Senin, 16 Maret 2015 | Senin, Maret 16, 2015

Medan,DeteksiNusantara.com - Berkembangnya wacana Interpelasi disinggasana oleh sejumlah Fraksi DPRD-Provsu,  Membuat Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho  angkat bicara.  Dari hasil wawancara wartawan dengan orang nomor satu di Provsu  ini,  tersirat kalau Gubsu menganggap, bergulirnya kembali Interpelasi jilid III dinilai kurang etis. Walaupun diketahui Interpelasi tersebut merupakan hak "bertanya"  yang disebut-sebut sebagai hak  melekat bagi setiap anggota Dewan.

Gubsu berpendapat,   ada cara dan pola bertanya yang lebih elegant sesuai dengan mekanisme, dengan mengajukan "konsultasi kepada Gubsu". Perbuatan elegant itu dikatakan Gubsu, sudah diberikan contoh oleh Komisi C DPRD-Provsu baru-baru ini.

" ada pola dan  mekanisme bertanya,  apa itu?. Yakni konsultasi  kepada Gubernur yang sudah diberian contoh oleh Komisi C DPRD-Provsu. Apa counterpartnya Komisi C waktu itu, tentang Badan usaha Milik Daerah dan Dinas Pendapatan Provsu . Disitu sudah saya jelaskan semuanya.
Oleh karenanya atas nama Pribadi atas nama Gubernur dan atas nama Gatot Pujo Nugroho mudah-mudahan Interpelasi itu tidak terjadi. kan  ada cara lain." ungkap Gubsu ditengah kerumunan wartawan Rabu (11/3) seusai melaksanakan pelantikan jajaran Direksi PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum).

Gubsu juga menolak  jika disebut terjadi lonjakan hutang Bagi Hasil Daerah (DBH) yang tidak berkesudahan yang kemudian  menjadi salah satu point materi diajukannya Interpelasi jilid III oleh 5 Fraksi DPRD-Provsu.

Menurut Gubsu yang terjadi  bukanlah  lonjakan hutang tetapi akumulasi yang kemudian menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) pada tahun 2012 sebanyak Rp 2,1 triliun.

Tahun 2015, Pemrovsu mempunyai komitmen untuk membayarkan segera hutang-hutang DBH tersebut. Dimana telah dianggarkan pada anggaran berjalan sebanyak Rp 2,3 triliun  dengan asumsi Rp 1,3 untuk membayar  hutang berjalan dan kemudian Rp1 triliun untuk membayar yang tertinggal  " ini sesuai dengan anjuran Mentri Dalam Negeri yang menyarankan pembayaran  sebaiknya  dilaksanakan pada anggaran tahun berjalan." jelaskan Gatot.

Sementara pada versi lain dimana berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan sudah ada 5 Fraksi DPRD-Provsu yang menyampaikan materi Interpelasi kepada Ketua DPRD-Provsu Ajib Shah.

Sedangkan Ajib Shah sendiri pada sesi temu Persnya kemarin dengan wartawan menegaskan bahwa Interpelasi bukanlah barang haram dan tidak ada maksudnya untuk menghalang-halangi setiap usulan anggota Dewan yang ingin mengajukan Interpelasi jilid III. (Anton)