Info Lowongan Kerja :
Home » » Manipulasi Pulsa Telkomsel Rugikan Konsumen Milyaran Rupiah Perhari

Manipulasi Pulsa Telkomsel Rugikan Konsumen Milyaran Rupiah Perhari

Written By deteksi nusantara on Senin, 16 Maret 2015 | Senin, Maret 16, 2015

Medan,DeteksiNusantara.com - Kasus manipulasi pulsa yang dilakukan oleh operator Telkomsel masuk  dalam bahasan serius RDP (Rapat Dengar Pendapat) antara Komisi D DPRD-Provsu dengan Management PT Telkomsel dan PT XL Kamis, (12/3).

Menurut Wahyu penggiat pemerhati konsumen dari Lembaga Investigasi  Tipikor menjelaskan, kalau permasalahan ini sudah sampai keranah hukum, sesuai dengan laporannya ke Poldasu. Hanya saja sampai saat ini kasus ini dipetieskan. Anehnya surat SP3 dari Poldasu terkait kasus ini sampai sekarang belum pernah diterima dan diketahuinya secara resmi.

Sebagai warga Negara Indonesia Wahyu merasa kecewa atas tindakan oknum-oknum penegak hukum tersebut. Padahal perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Operator Telkomsel sangat masif apalagi korbannya merupakan konsumen ketengan yang sering melakukan "TM" yang tarifnya hanya Rp 3000 saja.

"Ini masif dan melanggar UU Konsumen nomor 8 tahun 1999 dan UU ITE nomor 11  tahun 2008. JIka  Telkomsel benar-benar mau  jujur mana print- outnya. Perlu diterangkan dimana  TM ke "8999" misalnya,  dikenakan biaya hanya Rp 3 ribu saja tetapi kalau dikalikan 1,5 juta pelanggan perhari dan 10%-20% darinya diambil,  sudah berapa keuntungan yang diraup oleh Telkomsel dengan modus penipuan tersebut, diperkirakan mencapai milyaran rupiah perharinya dan sudah berapa tahun modus operandi ini  berjalan.  Sedangkan  untuk mencek pulsa ke *888#, hasil sms balasannya  juga tidak dapat disimpan. Ada apa dengan Telkomsel. Saya tidak berhenti sampai disini saya akan melaporkan Hakim dan Panitera PN Medan ke Mahkamah Agung" ungkap Wahyu mengherankan, mengapa kasus ini ditutup. Sembari menyatakan kalau temuannya tersebut merupakan fakta yang kebenarannya dapat dipertanggung-jawabkan dan indikasinya sangat kuat.

Dalam kesempatan RDP tersebut,  para anggota Dewan dari Komisi D Provsu  selanjutnya mempertanyakan  berbagai persoalan yang muncul, diantaranya tentang penyadapan,  dana CSR, Pembangunan Tower yang sering menimbulkan konflik, dugaan penipuan bonus  sampai kepada  pengalaman pahit anggota Dewan pengguna kartu "Hello" yang sering mengalami telepon menyasar bahkan isi pulsa yang menggunakan kartu produk Telkomsel yang baru saja diisi namun tiba-tiba, bisa  habis walau tidak digunakan .

Awal GM Regional Sumbagut menegaskan, kalau dirinya hanya bisa menjawab secara teknis. Untuk urusan yang berkaitan dengan hukum menurutnya nanti ada pihak legal dari Perusahaan yang menjawabnya.

Sebagai anak Perusahaan Telkom,  PT Telkomsel  tidak akan main-main terhadap adanya transfransi dan sistem pelaporan keuangan yang akuntable sehingga dalam hal ini Telkomsel telah melakukan berbagai sosialisasi.

Khusus untuk pembangunan Tower PT Telkomsel menyerahkannya kepada Provider yang  tetap taat dan mengedepankan aturan, Kepada masyarakat yang terkena dampak  akan diberikan asuransi untuk warga yang berada pada radius 100 meter dari  dilingkungan Tower;

"Dampak radiasi memang ada  tetapi sangat kecil dan tidak berdampak kepada kesehatan . Untuk warga yang berada disekitar jangan  kwatir karena Telkomsel akan menganti-rugi jika terjadi induksi petir (disambar petir)  yang mengakibatkan  perangkat lunak milik warga mengalami kerusakan warga dapat melaporkannya  ke kantor Telkomsel terdekat." ungkap Awal

Terkait cek pulsa yang tidak bisa disimpan. Awal mengatakan kalau sms tersebut merupakan sms plus yang memberikan layanan kemudahan kepada konsumen, namun jika diperlukan bisa saja konsumen memfhotonya. 

Sedangkan adanya janji-janji bonus "seteleh nelpon sekian menit dapat bonus sekian detik".  Awal membenarkan, langkah-langkah ini merupakan salah satu strategy perusahanan dalam melakukan promosi,. Hanya saja bonus yang dimaksudkan bukan pulsanya yang bertambah tetapi benefitnya. 

Antara Management PT Telkomsel dan XL sepakat, bahwa yang bisa melakukan penyadapan hanya bisa dilakukan oleh APH (Aparat Penegak Hukum) yang telah mendapatkan Izin dan memilki perangkat alat canggih sendiri.

RDP yang dipimpin oleh Nezar  Djoeli Wakil Ketua Komisi D DPRD-Provsu menyimpulkan, dilakukannya penjadwalan ulang kembali untuk  RDP dengan PT Telkomsel dengan menyertakan Komisi A DPRD-Provsu  yang membidangi hukum dengan mengundang pihak-pihak terkait.

Diharapkan  PT Telkomsel dalam  membangun Tower  harus memperhatikan Peraturan Daerah yang berlaku dimasing-masing Kabupaten/Kota.  Disamping itu PT Telkomsle dan XL  perlu meningkatkan sosialisasi dan meningkatkan sistem teknology komunikasi yang terus berkembang. (Anton)