Info Lowongan Kerja :
Home » » Membayar Ganti Rugi Lahan Bukan Kepada Pemilik

Membayar Ganti Rugi Lahan Bukan Kepada Pemilik

Written By deteksi nusantara on Selasa, 10 Maret 2015 | Selasa, Maret 10, 2015

PT ACK dan Center Point Manipulasi Data

Medan,DeteksiNusantara.com - Terbongkar pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin (9/3) antara Komisi A DPRD-Provsu (Provinsi Sumatera Utara) dengan Dinas TRTB (Tata Ruang dan Tata  Bangunan) Pemko Medan, BPN (Badan Pertanahan Nasional ) Pemko Medan dan pihak Managemnt ACK ( Agra Citra Kharisma) serta PT KAI. Dimana PT ACK dan Center Point  membayar ganti rugi sebanyak Rp 54 milyar, kepada 331 warga  yang bukan karyawan PT KAI atau sebagai pemilik lahan yang memiliki legalitas alas hak terhadap lahan yang menjadi sengketa.

Menanggapi hal ini Januari Siregar anggota Komisi B DPRD-Provsu  mengatakan, membeli lahan atau barang yang bukan kepada pemilik sebenarnya,,jelas ini tidak syah. Mau dibawa kemanapun, baik itu  sampai kelangit ketujuh, pasti  ini tidak bisa dibenarkan secara hukum.Disini sudah terlihat, kalau PT ACK  dan Center point telah dengan sengaja  melakukan manipulasi data.

Komisi A DPRD-Provsu juga menyoroti, berbagai ketimpangan yang terjadi dan menduga ada kong-kalikong berbagai pihak yang terlibat dalam persoalan ini. Dengan dimenangkannya gugatan PT ACK yang  telah memiliki putusan Inkracht dari Mahkamah Agung (MA), sebagai pemilik lahan yang berhak.  Maka Komisi A DPRD-Provsu akan melakukan penelusuran serta investigasi mendalam tentang "ada apa" dan "apa ada" terkait bergelimangnya kasus tersebut.

Apalagi diketahui dimana PT ACK, kehadirannya dalam proses lanjutan yang kemudian mengingkari dan keluar dari kesepakatan HPL (Hak Pakai Lahan).  Berdasarkan keterangan yang dikumpulkan, awalnya peruntukan lahan yang disengketakan, diketahui  untuk pembangunan 288 unit perumahan untuk karyawan PT KAI. Namun dalam pelaksanaannya malah PT ACK mengklaim sebagai pemilik lahan dan menyatakan telah memberikan ganti rugi sebagai konvensasi.

Menurut Komisi A DPRD_Provsu, ini suatu keajaiban,dimana walau PT ACK dan Center Poin tidak memiliki IMB namun pembangunan dapat berjalan. OLeh karenanya   Dewan meragukan, hak kepemilikan PT ACK walau telah memenangkan perkara.

Padahal sebagai Industri  perhotelan dan  perdagangan, harus melengkapi IMB dan Amdal sesuai dengan undang-undang. Namun herannya kedua instrument tersebut tidak dimiliki oleh ACK dan center Point tetapi pembangunan tetap saja berjalan.

Disamping itu juga Komisi A DPRD-Provsu menuding Kepala TRTB Pemko Medan sengaja, tutup mata dan hanya mampu mengarahkan palunya kepada masyarakat lemah. Sedangkan kepada PT ACK maupun  Center Point  yang notabene investor besar Kadis TRTB tidak berdaya.

Darwin Head Legal PT ACK menjelaskan, bahwa kepemilikan lahan dan bangunan  PT ACK cukup jelas dan memiliki legalitas."kita sudah mengurus IMB dan Amdal ke Pemko Medan namun tetap saja ditolak, dengan dalih asset tersebut masih tercatat sebagai asset PT KAI, kami jadi bingung
dalam hal ini hak-hak kami diabaikan, padahal untuk membayar restribusi sampai puluhan milyart kami sudah siap membayar."'ungkap Darwin.

Sementara Kuasa Hukum PT ACK HakimTua Harahap menceritrakan kronologis dimana sebelumnya, pihaknya pernah mendatangi Kepala BPN Medan terdahulu.Oleh Kepala BPN Medan waktu itu menyebutkan, kalau lahan di Jalan Jawa Kelurahan  Gang Buntu  memanjang sampai Jalan  Peristis Kemerdekaan Medan, seluruhnya merupakan lahan eks Eigendom Verponding 33 -set dan tidak terdaftar atas nama siapapun.

Dengan demikian maka dalam hal ini BPN tidak perlu meminta penghapus bukuan."orang pemiliknya tidak tercantum atas nama siapaun, lalu apa yang mau dihapus, saya mohon BPN  yang benarl sajalah?. Inikan investasi besar kami tidak mau terbentur dengan hal-hal yang kecil. Beberapa waktu lalu Poldasu sudah memanggil saksi ahli,bukan kita tidak tahu hukum, tapi saya tidak tahu situasinya apa ini."pertanyakan Hakim mengkrirtisi.

Sampurno Pohan Kadis TRTB Kota Medan mengaku pada saat awal, Center Point membangun, dirinya sendiri sudah pernah memotong tiang bangunan. Sampai akhirnya lahir putusan MA yang menyebutkan penggugat dapat melanjutkan pembangunan dan menjalankan aktivitas sebagaimana dimaksudkan. "Setelah keluar putusan MA itu, saya tidak berani lagi"kata Kadis TRTB Kota Medan ini terus terang. (Anton)