Info Lowongan Kerja :
Home » » Plt Pimpinan KPK Taufiqurrahman Ruki : Interpelasi Gubsu Bukan Domain KPK

Plt Pimpinan KPK Taufiqurrahman Ruki : Interpelasi Gubsu Bukan Domain KPK

Written By deteksi nusantara on Rabu, 25 Maret 2015 | Rabu, Maret 25, 2015

“Please Jangan Tanyakan Kasus Per Kasus Saya”

Medan, DeteksiNusantara.com - Plt Pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Taufiqurahman Ruki  ketika dimintai pandangannya, terkait telah dijadwalkannya Interpelasi    Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho oleh Badan Musyawarah DPRD-SU (Sumatera Utara) sehubungan dengan adanya persoalan carut-marutnya tata-kelola Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemrovsu). Hal ini dikuatkan dengan  adanya temuan BPK RI tahun 2013 tentang hutang Dana Bagi Hasil (DBH) sebanyak Rp 2,2 triliun yang belum dibayarkan serta berbagai indikasi hutang-hutang lainnya kepada pihak ketiga yang menumpuk.

Taufik mengatakan, bahwasanya hal ini bukan domain KPK. "Interpelasi bukan domain KPK, saya tidak tahu itu apalagi saya baru satu bulan menjabat. Tentang telah banyaknya laporan yang masuk ke KPK atas temuan BPK sehubungan dengan  DBH,  saya juga belum mengetahuinya mungkin sfaff saya yang tahu." ungkap Taufik membatasi.

Pada sesi temu Pers berikutnya Taufikurahman menjelaskan, kalau pertemuannya dengan Kapoldasu dan  Kejatisu membahas tentang penanganan kasus-kasus korupsi, termasuk  apakah ada kasus korupsi yang sangat signifikan. Oleh Kapoldasu dan Kejatisu mengaku, telah menyelesaikan berbagai masalah korupsi di Sumatera Utara, tiga kali lipat dari target yang ditentukan. Demikian juga pertemuan tersebut  menyikapi tanggung-jawab dan kewajiban masing-masing instansi untuk melindungi  Sumber Daya Alam (SDA).

Kepada wartawan Taufiq meminta agar jangan menanyakan, kasus per kasus. Dikarenakan dirinya tidak menguasainya secara tehknis namun hanya mengetahui secara global. Seperti berapa hektar lahan hutan lindung yang tumpang-tindih
"Kalau ditanyai kasus saya ngak ngerti, please maafkan saya. Kalau  masalah padang Lawas memang banyak tetapi sudah diselesaikan secara konferensif sedangkan kasus "Tambang Martabe" semuanya sudah kita di inventarisir.." ungkap Taufiq.

Penyelamatan Sumber Daya Alam

Sebelumnya Pada acara kegiatan monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelematan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan bertempat diruang Martabe lantai II Kantor Gubernur Jalan Diponegoro Medan  Rabu (25/3/2015) Taufiq menyampaikan, kajian KPK tentang tumpang tindih kawasan area hutan pada empat Provinsi yang hingga kini terbebani izin tambang. Taufiq berharap masalah tersebut perlu dicermati bersama, berdasarkan persepsi kepentingan.  Mengingat hutan Sumatera bukanlah pulau kosong yang tidak berpenghuni, ada beragam ekosistem aupun habitat flaura dan fauna yang kemudian berimigrasi disana yang  perlu diperhatikan bukan saja dari segi adinsitratif.

Sebagaimana diketahui,  sesuai dengan data yang diperoleh  di  Provinsi Aceh terdapat 31.316.12 hektar hutan konservasi dan 339 ribu hektar wilayah hutan lindung yang mengalami tumpang- tindih. Sementara di Sumatera Utara tumpang-tindih area pertambangan tercatat seluas 2.200.08 hektar pada hutan konservasi dan 136 ribu hektar hutan lindung. Di daerah Sumatera Barat kejadian yang sama juga termonitor adanya 190 ribu hektar hutan koservasi dan 97 ribu hektar hutan lindung.  Di Provinsi Riau sendiri masalah tumpang-tindih ini terjadi pada 240  hektar wilayah hutan konservasi dan 10 ribu hektar hutan lindung.

Terendusnya adanya  perusahaan yang  izin eksploitasinya disebutkan jenis bauksit  tetapi dalam pelaksanaannya  yang ditambang emas. Tentu  hal ini sangat merugikan Negara, oleh sebab itu kasus ini perlu dicek kembali. Pada temuan kasus lain   tidak dikembalikannya fungsi hutan oleh pemegang HGU yang masa HGU nya telah habis padahal aturan menyatakan, setiap pemegang HGU yang mengelola hutan harus mengembalikan kembali area tersebut dalam bentuk hutan sebagaimana semula. OLeh karenanya instansi yang mengeluarkan izin harus transfaran dalam masalah ini KPK memandang pentingnya sinergi untuk menuntaskan masalah-masalah tersebut untuk menghindari hilangnya potensi pajak dari sektor ini sehingga KPK tidak perlu sampai membuka kantor KPK ditengah hutan. (Anton)