Info Lowongan Kerja :
Home » » PT ACK Memberikan Ganti Rugi Rp 54 Milyar 'Bukan Kepada Pemilik Lahan'

PT ACK Memberikan Ganti Rugi Rp 54 Milyar 'Bukan Kepada Pemilik Lahan'

Written By deteksi nusantara on Rabu, 11 Maret 2015 | Rabu, Maret 11, 2015

Medan,DeteksiNusantara.com - PT ACK (Agra Citra Kharisma) ternyata membayar uang ganti rugi sebesar Rp 54 miliar atas lahan yang dibangun Center Point kepada 331 orang warga yang mendiaminya Padahal, 331 orang penduduk itu tidak memiliki alas hak atas tanah seluas 35 ribu meter persegi tersebut.
Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi A DPRDSU dengan PT ACK/center point,dan BPN Medan di ruang komisi A DPRDSU, Senin (9/3/2015).

RDP yang dipimpin Ketua Komisi A DPRDSU, Tony Togatorop SE  itu dihadiri Darwin mewakili Dirut Center Point/ PT ACK, Kuasa Hukum Center Point Hakim Tua Harahap, dan Aswin Kabid Penyelesian Sengketa Tanah BPN Medan dan Kepala BPN Medan.

Sedangkan, anggota komisi A DPRD SU dihadiri, Dr Januari Siregar SH, Drs Anhar Monel, Rony Fernando Situmorang, Sutrisno Pangaribuan, Hartoyo, Burhanuddin Siregar, Zulkifli Husain, Fajar Waruhu.
Sutrisno Pangaribuan dalam RDP itu mengungkapkan, PT ACK membayar ganti rugi atas lahan yang dibangun Center Point kepada 331 orang yang tidak memiliki alas hak tanah.

" Padahal 331 orang itu, tidak karyawan PT KAI," terangnya. Nah, itu artinya kata Sutrisno, PT ACK telah membayarkan ganti rugi kepada orang yang tidak tepat. Untuk ia menyatakan sangat meragukan PT ACK atas kepemilikan lahan yang dibangun Center Point tersebut.

Januari Siregar menambahkan, PT ACK yang memberi pembayaran  ganti rugi atas lahan yang dibangun Center Point itu, tidak sah. "Itu sudah rumus. Masa kita membayar ganti rugi kepada warga yang tidak memiliki alas hak," pungkas Januari.

Drs Hasaiddin Daulay mengapresiasi BPN Medan yang tidak menerbitkan sertifikat atas lahan yang dibangun Center Point. Sebab PT ACK dinilai telah melakukan pembohongan publik dengan membayar ganti rugi kepada orang yang tak memiliki alas hak tanah. Sedangkan kepada 288 unit untuk rumah karyawan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI)  di lahan 35 ribu meter tak dibangun.

Diakhir RDP, Ketua Komisi A DPRDSU Tony Togatorop SE dalam kesimpulannya menyatakan, Komisi A DPRD SU akan mengkaji ulang dan melakukan peninjauan fisik  terhadap Gedung Center Point yang tidak memiliki IMB dan Amdal itu.

Usai RDP, Kuasa Hukum Center Point Hakim Tua Harahap kepada wartawan menyatakan, tanah yang dibangun center point itu tidak bertuan. Sehingga PT ACK membayarkan ganti rugi kepada warga yang mendiami lahan tersebut.

Sedangkan untuk membangun 288 unit untuk rumah karyawan PT KAI, uangnya sebanayk Rp 15 milayar sudah titipkan PT ACK ke Pengadilan Negeri (PN) Medan atau konsinasi, terangnya singkat. (Anton)