Info Lowongan Kerja :
Home » » Terkait Pro-kontra Peraturan Menteri, Kadiskanla Tidak Tinggal Diam Untuk Membantu Nelayan

Terkait Pro-kontra Peraturan Menteri, Kadiskanla Tidak Tinggal Diam Untuk Membantu Nelayan

Written By deteksi nusantara on Minggu, 08 Maret 2015 | Minggu, Maret 08, 2015

Medan,DeteksiNusantara.com- Menjawab sejumlah pertanyaan yang berkembang, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Jhohny Waldi   menjelaskan, diketahui bahwa roh dari Permen Peraturan Mentri)  KP nomor 02 tahun 2015 adalah meningkatkan kelestarian sumber daya ikan yang merupakan titipan Sang Pencipta  yang harus dijaga populasinya untuk dapat diturunkan kepada anak-cucu.

Dimana Permen KP ini berlaku secara Nasional. Berdasarkan Informasi yang dikumpulkan, sampai sejauh ini permen KP tersebut, mendapat dukungan penuh dari masyarakat khususnya Nelayan Kecil maupun Nelayan Besar serta Pengusaha. Walau diakui disana-sini masih ada pro dan kontra terhadap pemberlakukan Kepmen tersebut.

"Kita tidak tinggal diam, Diskanla Provsu sudah berulangkali menyampaikan permasalahan yang muncul kemudian terkait Kepment tersebut kepada Kementrian. Hanya sampai sekarang belum mendapatkan respon. Bahkan kepada Ibu Susi Mentri Perikaanan dan  Kelautan RI, sudah  saya bicarakan langsung, agar dikeluarkannya masa rilexsasi selama 2 bulan untuk memberi waktu kepada pengusaha Eksportir, mengeluarkan semua stocknya  sebelum diberlakukannya  Permen No 01 tahun 2015 terkait pelarangan eksport Udang dan Kepiting. Mengingat ada tersisa ratusan ton udang dan kepiting,  belum lagi jika dihitung yang masih berada  didalam tambak sehingga menimbulkan gejolak serta  dapat mengakibatkan pengusaha eksportir bangkrut. Tetapi sampai sekarang juknisnya tidak ada keluar,  tidak ada yang  berani mengeluarkan izin eksport Udang dan Kepiting ini ." tutur Kadiskanla Provsu pada RDP (Rapat Dengar Pendapat) antara DPRD-Provsu dengan Diskanla Provsu, ,Pemko Medan, UPT Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan dan Asosiasi Pengusaha Perikanan maupun Perwakilan Nelayan Tradisional Kamis (5/3).

Dalam kesempatan tersebut Kadiskanla Provsu  mengharapkan, adanya kebijakan untuk membantu Nelayan tradisional OLeh karenanya Dinas  Kelautan Kabupaten/Kota hendaknya  membantu Nelayan untuk mengganti alat tangkap ikan yang terkena dampak Permen tersebut. Disamping itu diperlukan direkomendasikannya   penambahan armada  pengawasan serta dianggarkannya biaya pengawasan. 

Kadiskanla mengatakan terkait  Import ikan, itu legal adanya. Hanya saja sesuai fakta integritas yang disepakati bersama bahwa  "Gembung Rebus Import" tidak diperbolehkan masuk atau dijual kepasar tradisional karena akan merugikan Nelayan dalam Negeri.

Jamtogu Damanik Anggota Komisi B DPRD-Provsu sebelumnya menyoal Kepmen tersebut tetapi  bukan berarti mempermasalahkannya.  Dengan keluarnya Kepmen ini hendaknya para Nelayan semakin diperhatikan dan dibantu agar mampu mengganti alat tangkap karena alat tangkap ikan yang lama yang mereka miliki sudah tidak  diperbolehkan lagi dioprasikan serta melanggar ketentuan.

Pada sisi lain Guntur Manurung anggota DPRD-Provsu merinci ada Rp 300 Triliun  potensi pendapatan dari sektor penangkapan  ikan  yang hilang dicuri orang. Dikarenakan ketidakmampuan menjaga kekayaan laut Indonesia. "ini sangat luar biasa mengapa ini terjadi karena kita tidak dapat menjaga laut kita. Kebijakan Pemerintah Pusat juga belum mendukung penuh. Padahal Potensi laut jauh sangat kaya dibanding daratan". ungkap Guntur. (Anton)