Info Lowongan Kerja :
Home » » Data Potensi Pajak PKB Beda Tiga Ratusan Ribu,Ditlantas Polda Sumut minta Wakil Rakyat Maklum

Data Potensi Pajak PKB Beda Tiga Ratusan Ribu,Ditlantas Polda Sumut minta Wakil Rakyat Maklum

Written By deteksi nusantara on Senin, 14 Maret 2016 | Senin, Maret 14, 2016

Medan,DeteksiNusantara.com - Terkait selisih sekitar tiga ratusan ribu potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor untuk APBD Provinsi Sumatera Utara, pihak kepolisian meminta agar lembaga legislatif 'maklum saja' dan tidak usah mendalami lagi pihak mana yang bertanggung jawab.

Demikian terungkap saat kunjungan Komisi C DPRDSU ke Samsat Medan Utara di jalan Putri Hijau Medan, pada Jumat (11/3/2016).

"Sama seperti suami istri yang tinggal satu atap, tetap saja ada perbedaan. Dalam perjalanannya, mungkin banyak hambatan, tapi kita tetap melakukan optimalisasi data, harap dimaklumi saja," ujar Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sumut, AKBP M. Iqbal pada belasan anggota DPRDSU di lantai 2 kantor Samsat tersebut.

Menurut AKBP M. Iqbal, masalah ketidaksinkronan data itu mungkin hanya masalah penginputan data saja.
"Apa yang menjadi kekurangan kami ini akan kami lengkapi, namun selama ini semuanya sudah berjalan dengan baik, dan Samsat kita ini menjadi salah satu Samsat terbaik di Indonesia dan menjadi peserta lomba inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kemen PAN RB," tambahnya.

Hal lain yang cukup membuat dewan dan belasan wartawan yang mengikuti acara ini terkejut adalah pernyataan perwira polisi tersebut bahwa tidak ada oknum yang bisa bertanggung jawab akan selisih ratusan ribu jumlah kendaraan bermotor ini.

"Kendala yang kami hadapi ini bukanlah tanggung jawab pribadi pejabat Dispenda maupun polisi namun tanggung jawab kita bersama," tuturnya.

Menanggapi pernyataan kontroversial ini, Wakil Ketua Komisi C, Hanafi Harahap, dengan tegas namun penuh diplomasi mengatakan bahwa persoalan ini bukan masalah sepele.

"Perubahan data ini menyangkut uang. Menyangkut tanggung jawab pada rakyat Sumatera Utara. Rakyat Sumatera Utara sangat bergantung dengan (kinerja) di ruang yang strategis ini. Dan kami sangat peduli dengan berapa besar pendapatan asli daerah Sumatera Utara dari pajak ini," tutur salah satu calon Ketua DPRD pengganti yang non aktif sekarang.

Ditegaskannya bahwa dirinya masih cemas dengan keberadaan dan kinerja Samsat ini.
"Namun kami tidak dalam posisi menuding, tidak...," tambahnya.

Amatan Matahari, sampai berakhirnya kunjungan ke Samsat Medan Utara tersebut, baik Ditlantas maupun Dispenda masih bertahan pada angka jumlah kendaraan yang mereka paparkan sehari sebelumnya di ruang Komisi C DPRDSU.

Hal ini berbeda dengan sikap Jasa Raharja yang mengkoreksi pernyataan sebelumnya. Markus Horo selaku Kakanwil Jasa Raharja Sumut mengakui bahwa mereka salah hitung dan jumlah data kendaraan bermotor di database mereka sudah hampir sama dengan data Dispenda, hanya selisih 900an unit saja.

Terpisah, Nurul Yakin Sitorus selaku Ketua DPD Himpunan Mahasiswa Alwasliyah Sumut mengapresiasi langkah DPRDSU yang terus berjuang untuk mendalami penyebab perbedaan data kendaraan bermotor pada 2015 di Sumut yang selisihnya mencapai tiga ratusan ribu unit.

"Kami dan pasti publik juga menunggu bagaimana sebenarnya yang terjadi di Samsat. Mudah-mudahan DPRDSU periode ini bisa dan mau mengungkapnya ke publik," ujarnya, Minggu (13/3/2016). (Sipa)