Info Lowongan Kerja :
Home » » Plt Gubsu Tak Hadir, Paripurna DPRD Sumut RTRW 2016-2036 Reses Diskors

Plt Gubsu Tak Hadir, Paripurna DPRD Sumut RTRW 2016-2036 Reses Diskors

Written By deteksi nusantara on Selasa, 15 Maret 2016 | Selasa, Maret 15, 2016

Medan,DeteksiNusantara.com - Ternyata kehadiran Tengku Erry Nuradi, M.Si selaku Plt Gubernur Sumatera Utara dianggap sangat vital oleh lembaga legislatif di Sumut. Hal ini nyata dari dihentikannya untuk sementara (diskors) Rapat Paripurna di gedung DPRD Sumut karena politikus partai Nasdem tersebut tidak hadir pada rapat paripurna yang beragendakan dua kegiatan penting.

Sesuai hasil rapat badan musyarawah Februari lalu, ditetapkan pada Senin, 14 Maret 2016, diagendakan penyampaian penjelasan Gubernur Sumut tentang Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Sumut 2016-2036 dan dilanjutkan dengan penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Reses II Masa Sidang II Tahun Sidang II 2015-2016, Kelompok Reses Pimpinan dan Anggota DPRDSU ke kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Amatan wartawan, sejak awal sidang yang dibuka oleh Parlinsyah Harahap ini, sejumlah anggota DPRD Sumut memprotes kehadiran Hasban Ritonga yang mewakili Tengku Erry.

Salah satunya adalah Toni Togatorop, Ketua Fraksi Hanura yang menginterupsi dan mengatakan bahwa apabila Plt. Gubsu tidak hadir, maka sebaiknya rapat diskors hingga yang bersangkutan dapat hadir, karena rapat ini merupakan kegiatan yang sangat penting untuk merumuskan arah pembangunan di Sumut.

"Jika Plt Gubsu tidak hadir maka agenda I dan II sebaiknya diskors karena Pembahasan Ranperda  RTRW dan penyampaian hasil Reses anggota Dewan perlu diketahui dan disampaikan langsung kepada Plt Gubsu," ujar Toni Togatorop dengan suara lantang.

Setelah mendapat masukan dari sejumlah anggota Dewan yang mengamini pernyataan Toni Togatorop, akhirnya Parlinsyah Harahap selaku pimpinan sidang mengetuk palu dan menyatakan rapat paripurna yang hanya dihadiri Sekda Provsu Hasban Ritonga itu ditunda sampai adanya kepastian kalau Plt Gubsu bisa menghadiri rapat paripurna ini kemudian.

Menanggapi hal ini, aktifis anti korupsi Sumut, Sipa Munte menyatakan bahwa skorsing rapat paripurna ini merupakan yang kesekian kalinya pada awal tahun ini. Menurutnya,ini erat kaitannya juga dengan belum jelasnya siapa saja anggota DPRDSU yang akan jadi tersangka dalam suap interpelasi terhadap Gubernur Sumut 2015 lalu.

"Kita minta kepada KPK agar secepatnya menentukan tersangka baru terkait kasus dugaan suap interpelasi, dimana Gubsu non aktif Gatot Pujo Nugroho,ST dibeberapa media telah membeberkan prihal kasus suap interpelasi tersebut,"ucap Sipa

Dampak lambatnya KPK menentukan tersangka baru, terlihat suasana kerja di DPRD SU sendiri tampak kurang bergairah akibat diterpa isu bahwa minggu ini KPK akan mengumumkan para tersangka baru dalam kasus suap interpelasi," katanya.(SN/Sipa)