Info Lowongan Kerja :
Home » » RDP Komisi B DPRD Sumut Terungkap Program Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi Provsu Hanya Copy Paste

RDP Komisi B DPRD Sumut Terungkap Program Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi Provsu Hanya Copy Paste

Written By deteksi nusantara on Senin, 28 Maret 2016 | Senin, Maret 28, 2016

Medan,DeteksiNusantara.com - Arah dan kebijakan program Dinas Pertanian serta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan rencana program  kerja tahun anggaran 2017. Dinilai oleh DPRD-SU Komisi B, Hanna "copy paste" mengingat dari tahun ketahun masih saja seperti itu tanpa terciptanya program-program baru. Kalangan anggota Dewan juga beranggapan anggaran yang diajukan masih sangat minim jika dipandang dari sudut banyaknya program program yang dapat diajukan untuk kepentingan masyarakat Sumatera Utara

Hal ini disampaikan saat berlangsungnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi B DPRD-SU dengan Dinas Pertanian serta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara pada Senin (28/3/2016). Komisi B DPRD-SU  mengingatkan, jika ditinjau dari anggaran yang disampaikan, ada sekitar 69 % anggaran digunakan untuk keperluan belanja langsung yang sepatutnya untuk tahun 2017 tidak lagi boleh seperti ini .

Sekretaris Komisi B DPRD-SU Rifai Tambunan mengungkapkan, sesuai kunjungan Kerja Komisi B DPRD-SU ke Komisi IV DPR-RI baru-baru ini, ada 7 program strategis Nasional dimana salah-satunya ada di Dinas Pertanian seperti, program cetak sawah baru, sawah teduh hujan, jalan usaha tani dan pengolahan pupuk organik bagi petani dan oleh petani. Namun sayangnya pada program yang diajukan oleh Plt Kadis Pertanian Provsu diketahui Rifai tidak melihat adanya program tersebut dianggarkan.

Sementara Indra Alamsyah Anggota DPRD-SU Komisi B Sumatera Utara mengkritisi rencana ajuan anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provsu yang hampir 60% - 70 % anggarannya diperuntukkan bagi keperluan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis tanpa menyertakan adanya kegiatan berupa bantuan modal untuk pelaku UKM . "sebagai anggota Tim Banggar jika seperti ini saya tidak setuju." ungkap Indra Politisi dari Fraksi Golkar ini.

Komisi B DPRD-SU juga menyoroti adanya gedung yang dibangun oleh Dinas Koperasi dan UKM dengan anggaran Rp 5 miliar tetapi dibangun dilahan orang lain sehingga dipertanyakan apakah nantinya persoalan pembangunan gedung tersebut  tidak menuai masalah.

Plt Kadis Pertanian Provsu M Azhar Harahap menyampaikan, terimakasih atas segala masukan yang disampaikan oleh anggota Dewan dan pihaknya sangat bersedia untuk dapat bermitra dengan Komisi B DPRD-SU dalam rangka membangun prospektus Pertanian di Sumatera Utara kearah yang lebih baik lagi.

Menurut Azhar Dinas Pertanian Provsu mengusung Visi pertanian yang maju dan berdaya saing dalam mendukung swasembada pangan serta swasembada berkelanjutan. Untuk mewujudkan misi mewujudkan swasembada dalam upaya  meningkatkan daya saing produk pertanian, dengan memberdayakan  masyarakat  dan mendorong partisipasi aktif seluruh stokeholder demi tercapainya pertanian yang maju dan sejahtera.

M Azhar menerangkan, kondisi anggaran Dinas Pertanian Provsu 5 tahun terakhir mulai tahun 2012 dianggarkan Rp 84.756.441.000,- tahun 2013, Rp 97.032.538.000,- tahun 2014, Rp 88.924.546.219, tahun 2015, Rp 68.182.219.509 dan tahun 2016 Rp 49.436378.000,- sedangkan untuk tahun 2017 total rencana anggaran berdasarkan RPJMD 2013-2018 hanya Rp 113.836.000.000,-

Kadis Koperasi dan UKM Provsu M Zein mengatakan, untuk tahun 2017 direncanakan anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provsu mencapai Rp 48.818.000.000, yang peruntukannya menunjang program  pelayanan adminstrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, pengembangan kewirausahaan,  pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan usaha kecil menengah, Program pengembangan pertumbuhan dan kwalitas kelembagaan koperasi, penciptaan iklim usaha, pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta program pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro dan menengah yang berwawasan lingkungan. Sipa)