Info Lowongan Kerja :
Home » » Pemko Medan Hilangkan PAD,Diduga PT Quatrro Pasang Tower Tanpa Izin

Pemko Medan Hilangkan PAD,Diduga PT Quatrro Pasang Tower Tanpa Izin

Written By deteksi nusantara on Senin, 18 April 2016 | Senin, April 18, 2016

Medan, DeteksiNusantara.com - Pemasangan tower MTS Backhaul di bahu jalan umum dan pemasangan kabel optik untuk jaringan internet dan TV berlangganan milik PT Telkomsel yang dikerjakan oleh PT Quattro, jelas – jelas sangat menyalahi aturan. Penggalian yang dikerjakan untuk mendirikan tiang tower, dikerjakan aasal jadi. Dan kuat dugaan, perusahaan pelaksana tersebut, tidak mempunyai izin.

Tudingan ini disampaikan Otti Saifuddin Batubara, Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Pusat LSM Barapaksi (Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi), kepada media, di Medan, Sabtu (16/04).

"Pada tahun 2014 yang lalu, mereka mengerjakan pemasangan tower pada 16 titik di Kota Medan dengan mengandalkan rekomendasi prinsip yang ditandatangani oleh Walikota Medan, Dzulmi Eldin. Kemudian, biaya lahan untuk setiap tiang tower, ditetapkan dalam kesepakatan kerja yang ditandatangani Sekda (Sekretaris Daerah-red) Kota Medan, Saiful Safri, sebesar duajuta rupiah per tahun", urai Otti.

Pada tahun 2015, sambungnya, kembali PT Quattro menanamkan tiang tower setinggi 18 meter pada bahu jalan di 16 titik di Kota Medan. "Akan tetapi, rekomendasi prinsip diduga dimanipulasi oleh PT Quatrro karena copy yang disampaikan kepada unsur Muspika setempat, sangat diragukan keabsahannya. Apalagi dalam pembangunan tower tersebut, PT Quatrro tidak melengkapinya dengan SIMB atau Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Tata Ruang Tata Bangunan atau TRTB Kota Medan. Hal ini jelas membuat kebocoran Pendapatan Asli Daerah dari IMB", jelas Otti.

Disampin itu, pada waktu pelaksanaan pekerjaan, PT Quatrro kerap menggunakan tenaga OKP (Organisasi Massa Kepemudaan) guna membekapnya di lapangan. Mereka juga mendatangi warga sekitar lokasi pemasangan tower untuk memberikan uang sebesar satujuta rupiah per kepala keluarga dengan tujuan supaya pemasangan tower berjalan tanpa ada gangguan dari warga masyarakat.

Cara tersebut, sambungnya, tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Menurutnya, pendirian tower tersebut harus memiliki izin dari Dinas TRTB Kota Medan. Dan itupun ada tahapan-tahapan prosedur yang harus dilalui oleh pihak PT Quatrro sebagai perusahaan pelaksana meskipun izin lingkungan dari warga ada. Sebab, musti ada surat lampirannya guna melengkapi izin pemasangan tower.

"Inikan sangat mengada-ada. Hanya untuk kepentingan sepihak, maka masyarakat dan pemerintah dirugikan dimana penerimaan PAD dari IMB tidak masuk kas Pemko Medan, dan masyarakat terkena dampak radiasi yang ditimbulkan tower tersebut. Tower ini dipasang untuk tujuan komersil. Jadi, jangan hanya untuk keuntungan semata. Seharusnya, ada kajian lebih dulu agar dapat bermanfaat bagi masyarakat", ujarnya.

Selain itu, tower tersebut dibangun di pinggir jalan umum. Dia mempertanyakan bila ada program pelebaran jalan, apakah pemerintah sudah mempertimbangkannya sebab, tegasnya, pemerintah ini punya aturan-aturan hukum yang harus diperhatikan. Apalagi dengan menggunakan tangan oknum aparat penegak hukum dan OKP untuk menakut-nakuti masyarakat, sudah bukan zamannya lagi, pungkas Otti. (Sipa)