Info Lowongan Kerja :
Home » » PT TPL Tak Bermanfaat Bagi Masyarakat Tanah Batak

PT TPL Tak Bermanfaat Bagi Masyarakat Tanah Batak

Written By deteksi nusantara on Selasa, 17 Mei 2016 | Selasa, Mei 17, 2016

Medan,DeteksiNusantaramcom - Perwakilan masyarakat dari Komunitas Adat Matio yang didampingi Saurlin Siagian. Ma, Koordinator Advokasi Bantuan Hukum dan HAM Sumatera Utara (BAKUMSU),  menyambangi Komisi A DPRD Sumut, siang tadi, Senin (16/5/2016).

Sebanyak delapan orang warga masyarakat adat Matio diantaranya Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Hotman Siagian, Parasian Siagian, dan Arifin Saleh, Pengurus Besar AMAN, diterima oleh Ketua Komisi A DPRD Sumut, Sarma Hutajulu, SH, Wakil Ketua, Ronny Situmorang, Sekretaris, Ricard Sidabutar, beserta beberapa anggota komisi, diantaranya, Januari Siregar, Aduhot Simamora, Parluhutan Siregar, dan Brilian Mochtar.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekira satu jam di Ruang Rapat Komisi A Gedung DPRD Sumut itu, perwakilan masyarakat melalui Saurlin Siagian mengeluhkan sikap Kapolres Tobasa, AKBP Jidin Siagian, yang dinilai tidak berkeadilan dalam menangani sengketa masyarakat adat Matio dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Kabupaten Tobasa.

Diungkapkan Saurlin bahwa kronologi sengketa yang sudah lama terjadi itu, memuncak pada 11 Februari 2016 lalu dimana komunitas adat Matio mendapat informasi kalau pihak TPL akan melakukan penanaman eucalyptus di atas tanah milik masyarakat adat Matio. "Warga masyarakat adat Matio langsung berkumpul dan bersepakat menuju lokasi dimana pihak TPL akan melakukan penanaman. Dan setelah sampai, warga adat melarang pihak TPL menanami lahan yang kemudian terjadi perdebatan antara warga dengan pekerja TPL", terang Saurlin.

Setelah dilakukan musyawarah kampung yang hasilnya warga sepakat tetap melarang TPL menanami eucalyptus dan akan menutup akses kenderaan jalan yang biasa dilalui kenderaan milik TPL di wilayah adat Matio, sambungnya, hingga tanggal 13 Februari, masyarakat adat Matio melakukan pemblokiran jalan kenderaan TPL. "Pada 14 Februari, Kabag Ops Polres Tobasa, Sinaga, bersama sekitar 50 orang personil Polres Tobasa, menemui warga yang sedang memblokade jalan kenderaan TPL. Kehadirannya, meminta warga untuk tidak lagi memblokade jalan kenderaan TPL, namun tidak direspon warga", ucapnya.

Setelah itu, sambung Saurlin, tanggal 3 Maret 2016, Kapolres Tobasa, AKBP Jidin Siagian, memfasilitasi pertemuan multi pihak yang dilakukan di halaman Kantor Kepala Desa PArsoburan Barat, dengan dihadiri Asisten I Pemerintah Kabupaten Tobasa, Robert Hutajulu, Kadis Kehutanan Tobasa, Alden Napitupulu, Kakan Satpol PP Tobasa, Elisber Tambunan, Camat Habinsaran, Santo Pane, Kepala Desa Parsoburan Barat, Demas Simangunsong, dan dari TPL dihadiri Tagor Manik, serta masyarakat adat Matio.

Diterangkannya bahwa pada saat itu pihak TPL menyampaikan kalau mereka bekerja berdasarkan izin yang diperoleh TPL dari Menteri Kehutanan. "Tapi oleh Kadis Kehutanan Tobasa pada saat itu disampaikan kalau sepengetahuannya TPL belum melakukan tata batas sejak memperoleh izin dari Menhut. Pihak Dinas Kehutanan Tobasa juga tidak mengetahui yang mana menjadi areal kerja TPL", jelas Saurlin menirukan paparan Kadishut Tobasa, ketika itu.

Oleh karena itu, jelasnya lagi, warga adat menawarkan agar segera dibuat tata batas yang jelas antara wilayah adat Matio dengan hutan Negara maupun areal konsesi milik TPL dimana pihak Pemkab Tobasa menyepakati tawaran tersebut dengan segera melakukan tata batas partisipatif melibatkan Dishut Tobasa dan pihak TPL.

Pada 17 Maret 2016, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Tano Batak bersama PD AMAN Tobasa, melakukan aksi damai dalam rangka perayaan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) yang diikuti oleh komunitas adat yang tersebar di Tobasa, yakni Komunitas Adat Matio, Lumban Rau Barat, Tukko Ni Solu, Parsaoran – Sibisa, Simahenakenak, dan juga Lumban Sitorus yang dilanjutkan dengan beraudensi ke Bupati Tobasa yang diterima langsung oleh Bupati Tobasa, Darwin Siagian, beserta Wakil Bupati, Hulman Sitorus, dan Sekda, Murphy Sitorus, bersama jajaran SKPD Tobasa. Dalam pertemuan itu masyarakat masing-masing komunitas adat menyampaikan tuntutan agar wilayah adat segera dikeluarkan dari klaim sepihak sebagai hutan Negara dan juga mendesak agar TPL angkat kaki dari wilayah adat untuk kemudian dirancang dan disahkan segera sebuah Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.

"Namun Perda itu tak kunjung dirancang, kriminalisasi terus terjadi meskipun pada tanggal 21 Maret 2016, sempat dilakukan tata batas partisipatif dengan mengambil beberapa titik koordinat di wilayah adat yang dilakukan oleh Dishut Tobasa, pihak TPL, dan masyarakat adat Matio. Namun pada tanggal 5 April 2016, penentuan titik koordinat tata batas partisipatif dihentikan oleh Dishut Tobasa dengan alas an bahwa hal itu bukan lagi kewenangan mereka", bebernya.

Dan pada tanggal 9 Mei hingga tanggal 11 Mei 2016, Polres Tobasa melalui Kepala Desa Parsaoran Barat, menyampaikan surat panggilan sebagai saksi dan tersangka kepada Ketua PD AMAN Tobasa, Hotman Siagian dan warga masyarakat adat Matio, diantaranya Parasian Siagian dan Parlindungan Siagian. "Mereka dipersangkakan atas perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 63 ayat 1 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Sub Pasal 493 KUH Pidana tentang Merintangi Kebebasan Bergerak Orang Lain di Jalan Umum, dimana pengadu adalah M Reza Adrian, SH dari TPL pada tanggal 14 April 2016 lalu", tuntasnya.

Menanggapi hal itu, Januari Siregar, anggota Komisi A meminta agar masyarakat terus memperjuangkan haknya. "Jangan pernah takut untuk memperjuangkan hak kalian terlebih hak itu menyangkut hak ulayat yang sudah ada sejak leluhur kalian dulu karena setiap perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan. Dalam rapat nantinya, supaya dilengkapi segala hal yang berhubungan dengan hak-hak ulayat kalian, diantaranya keterangan dari para tetua adat yang masih hidup", pinta mantan pengacara lawas ini.

Demikian juga halnya dengan politisi dari daerah pemilihan Tobasa, Aduhot Simamora yang meminta warga masyarakat untuk terus memperjuangkan haknya. Ia mengatakan bahwa sangat layak TPL ditutup karena lebih banyak mudaratnya bagi masyarakat ketimbang manfaatnya. "Sudah cukuplah TPL mengeruk keuntungan dari Tano Batak. Sekarang, alangkah baiknya bila TPL hengkang dari Tano Batak karena sering membuat masyarakat menderita dan merusak lingkungan hidup di tanah Batak. Lagipula, dari pengamatan banyak ahli, di bawah pohon eucalyptus tidak ada ditemukan rumput atau lalang dan daunnya juga berminyak serta tak pernah ada burung yang mau hinggap di pohon itu. Kalau dulu, di kampong saya, minyak goring itu membeku. Namun sejak adanya TPL yang dulu bernama Indorayon, udara di kampong saya jadi panas. Saya sangat berharap, ke depan, dengan adanya perhatian yang besar dari pemerintah pusat terhadap kawasan Danau Toba, TPL tersebut ditutup saja", pungkasnya.

Sedangkan Ketua Komisi A, Sarma Hutajulu, yang langsung menghubungi Kapolres Tobasa, mengatakan bahwa ia telah mendapat jawaban dari Kapolres Tobasa terhadap permasalahan itu. Katanya, Kapolres Tobasa meminta supaya masyarakat menghentikan pemblokadean jalan kenderaan TPL.

Sarma juga mengatakan bahwa Komisi A komit dengan permasalahan ini dan akan mengagendakan rapat pada bulan depan dengan mengundang pihak-pihak terkait diantaranya Dinas Kehutanan Sumut dan Tobasa, Kapoldasu dan Kapolres Tobasa, TPL, masyarakat adat Matio, dan Pemkab Tobasa. (Sipa Munthe)