Info Lowongan Kerja :
Home » » Wagubsu Disarankan Dari Kalangan Birokrat Pemprovsu

Wagubsu Disarankan Dari Kalangan Birokrat Pemprovsu

Written By deteksi nusantara on Selasa, 17 Mei 2016 | Selasa, Mei 17, 2016

Medan,DeteksiNusantara.com - Pasca Paripurna Rekomendasi DPRD Sumut untuk penetapan HT Erry Nuradi menjadi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) defenitif menggantikan Gatot Pujo Nugroho yang tersandera kasus korupsi,figur yang dianggap pantas dan layak mengisi posisi Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), jadi perbincangan hangat di masyarakat Sumut. Meskipun hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, namun sebagian warga masyarakat Sumut punya pandangan yang berbeda. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Saurlin Siagian, MA, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Darma Agung (UDA) Medan, kepada media, di Gedung DPRD Sumut, sesaat usai mendampingi pertemuan masyarakat Lumban Matio, Kabupaten Toba Samosir, dengan Komisi A, Senin (16/05/2016).

Menurut Saurlin, meskipun partai pengusung pasangan Ganteng (Gatot – Tengku Erry) adalah Hanura bersama PKS, dimana Ketua DPD Partai Hanura Sumut, Drs. H. Zulkifli Siregar, MSi, punya peluang mendampingi HT Erry Nuradi menempati posisi Wagubsu melanjutkan sisa masa jabatannya, akan tetapi, sosok Zulkifli dinilainya kurang ideal. Alasan Saurlin, kasus pengadaan alkes yang saat ini masih 'mengendap' di Poldasu, masih mendera Zulkifli. "Status hukum yang menyeret Zulkifli atas kasus alkes dimana beberapa pelakunya telah divonis, harus dituntaskan dulu. Dengan demikian, Zulkifli tidak 'tersandera' lagi oleh kasus tersebut", jelasnya.

Selain itu, sambung aktivis yang saat ini menjadi Koordinator Advokasi Bantuan Hukum dan HAM Sumatera Utara (BAKUMSU), kasus interplasi jilid I, II, dan III di DPRD Sumut, yang saat ini sedang dalam tahap penyelidikan dan penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pendamping Gubsu defenitif. "Bila poin-poin penting ini tidak menjadi pertimbangan yang matang, maka ke depan, Provinsi Sumatera Utara akan terus terbebani dengan masalah-masalah tersebut yang pada akhirnya akan mengganggu proses dan jalannya pembangunan di Sumut", tegasnya.

Saurlin mengakui kalau sosok Zulkifli Siregar telah berhasil membesarkan Partai Hanura di Sumut lewat peningkatan jumlah kursinya di parlemen. "Tetapi, sangat jauh berbeda manajemen pengelolaan partai dengan pemerintahan. Walaupun dalam pengelolaan partai seseorang itu dapat dianggap sukses, belum tentu halnya bila yang bersangkutan diberikan tanggungjawab mengelola pemerintahan, meskipun hanya sebagai Wagubsu. Sebab trek record tadi yang akan terus mengikutinya", ujarnya.

Ia menyarankan agar sosok dari kalangan birokrat yang ada saat ini, dapat menjadi skala prioritas untuk mendampingi HT Erry Nuradi, menuntaskan masa sisa jabatan Gubsu dan Wagubsu masa bakti 2013 – 2018. "Kalau dari unsur birokrat yang ada di Sumut saat ini dapat diterima mengisi posisi Wagubsu nantinya, maka pemerintahan di Sumut diyakini akan berjalan mulus karena tidak tersandera kasus hukum ataupun intrik politik dan juga kepentingan parpol", pungkasnya.

ReJos Siap Layangkan Surat Ke Presiden

Terpisah, Wakil Ketua Relawan Jokowi Sumatera Utara (ReJoS), Ir Poltak Simanjuntak, saat ditemui di kantornya, di Medan, mendukung tawaran pemikiran Saurlin tersebut. Dikatakan Poltak, Provinsi Sumatera Utara saat ini berada dalam status darurat korupsi karena berada pada ranking ketiga sebagai provinsi terkorup di Indonesia. "Bukan kita tidak percaya dengan figur ataupun sosok dari partai-partai politik. Akan tetapi, situasi yang saat ini sedang terjadi di tempat berkumpulnya para wakil rakyat di Sumut ini, sedang dalam tahap pemantauan serius oleh KPK dimana sebahagian besar dari mereka dapat diyakini terlibat dalam kasus yang sedang didalami lembaga anti rasuh Indonesia ini", katanya.

Disebutkan Poltak, alangkah bijaksananya partai politik yang menjadi pengusung pasangan "GANTENG" pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut lalu, yakni PKS dan Hanura bila mereka sepakat mengajukan calon pendamping Tengku Erry dari kalangan birokrat. Karena, pemerintahan di Sumut nantinya akan terus berjalan meskipun kalau Gubsu defenitif nantinya juga akan diperiksa atau dipanggil oleh KPK. "Kalau dua-dua nanti dipanggil atau diperiksa KPK, kan bisa repot juga Sumatera Utara. SKPD-SKPD juga jadi terbebani bila hal itu nantinya terjadi", ucapnya.

Bagi kami masyarakat Sumut, terutama bagi massa ReJoS, sosok birokrat yang nantinya diusulkan adalah figur yang selama ini telah dikenal warga masyarakat di Sumut dan tidak memiliki kasus hukum sehingga program pemerintahan Jokowi-JK dapat berjalan dengan baik di Sumut. "Lagipula, tidak ada aturan hukum yang menyatakan bahwa penggantinya harus dari partai pengusung", tandas aktivis lingkungan ini.

Dikatakan Poltak, ReJoS akan siap melayangkan surat protes ke Presiden RI ataupun ke Kemendagri, bila nantinya pengajuan calon pendamping Gubsu defenitif tidak sesuai dengan kehendak nurani masyarakat Sumut. "ReJoS akan siap memberikan dukungan bila posisi Wagubsu nantinya diisi oleh sosok yang didukung oleh masyarakat Sumut karena kami adalah mata, hati, dan telinga Presiden di Sumut", tutupnya. (Sipa Munthe)