Info Lowongan Kerja :
Home » » Ada Keganjilan, Perjanjian Kontrak Diteken 2007 ” Perda Penyertaan Modal ke PT.RAL Diteken 2010 “

Ada Keganjilan, Perjanjian Kontrak Diteken 2007 ” Perda Penyertaan Modal ke PT.RAL Diteken 2010 “

Written By deteksi nusantara on Minggu, 17 Desember 2017 | Minggu, Desember 17, 2017

Medan, DeteksiNusantara.com - Proses hukum perkara kasus korupsi penyertaan modal Pemkab Nias kepada PT. Riau Air Lines (RAL) sebesar Rp 6 Milliar di sidangkan di PN. Medan, Kamis (14/12/2017). Mendengar keterangan saksi, Kali ini pihak jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan mantan Ketua DPRD Nias dan Bappeda Pemkab Nias. Terungkap bahwasanya Perjanjian kontrak (MoU) ditandatangani tahun 2007, Sementara Perda dalam pernyertaan modal diteken tahun 2010

Dalam persidangan digelar diruang sidang Kartika yang dipimpin majelis hakim Ahmad Sayuti, turut dihadirkan tiga saksi yakni mantan Ketua DPRD Nias kini menjabat Bupati Nias Utara, M.Ingati Nazara, Sekda Kab Nias FG.Martin, Bappeda Pemkab Nias, Baziduhu Zebua dan Kabag Umum, Baziduhu Ziliwu.

Ketika Jaksa Penuntut Umum mempertanyakan kepada Kepala Bappeda Kab Nias terkait penyertaan modal Pemkab Nias kepada PT. Riau Air Lines (RAL) sebesar Rp 6 Milliar. Dihadapan hakim Faziduhu Zebua menjelaskan, Saya mengetahui penyertaan modal itu lewat memo Bupati, bermaksud melakukan kerjasama dengan PT RAL yakni membuka jalur penerbangan Medan – Gunungsitoli.

Dasar memo itulah menyiapkan surat, Sebab Bupati Nias meminta petunjuk atau arahan kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) di bulan Agustus 2006. Balasan surat Gubsu tidak ada kami terima namun mengetahuinya lewas tembusan surat dari PT RAL dan dijelaskan berdasarkan Rapat Koordinasi (Rakor) tahun 2005 bahwa pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan transport dengan bekerja PT RAL, Dalam surat Gubsu mendukung sepenuhnya untuk membuka penerbangan demi kelancaraan selanjutnya arahan sari Gubsu agar koordinasi kepada Pemko untuk dilakukan kerjasama.

Setelah itu, Sekitar bulan Mei atau Juni Bupati mengirimkan surat permohonan kepada DPRD Nias bermaksud minta persetujuan terkait penyertaan modal Pemkab Nias kepada PT.RAL sebesar Rp 6 Milliar.

Seingat saya kata Bappeda, Tidak ada pembahasan dalam penyusuanan APBD didahului tetapi secara bersama – sama dengan DPRD dan Bupati menyusun nota keuangan masing masing instansi, Seingat saya baru ada pengantar nota keuangan dan disitulah tercatat penyertaan modal ke PT RAL artinya baru masuk pada belanja pembiayaan.

Lalu JPU mengajukan pertanyaan, Bagaimana cara melaksanakan kegiatan tersebut, kata Kepala Bappeda masing -masing SKPD terlebih dahulu membahas bersama tim pembahasan APBD. Kepala BAPPEDA mengaku pernah ikut rapat dengan pihak PT. RAL bersama Bupati dan DPRD dan bahkan telah melakukan surveu ke Riau untuk melihat sekaligus mendengar paparan pada 30 juli 2007. Dan setelah di survey, bupati memohon persetujuan DPRD terkait dana penyertaan modal hasilnya19 Nov 2007 ada balasan surat itu belum tahu hasilnya.

Sementara kesaksian mantan Ketua DPRD Kab Nias kini menjabat Bupati Nias Utara, M.Ingati Nazara, Ketika di tanya JPU manfaat dari penyertaan modal Pemkab Nias kepada PT.RAL, Ingati menuturkan bermula dari inisiatif Bupati karena pasca gempa maret tahun 2005 transportasi Nias ke Medan lumpuh total, Maka dari itu melalui pandangan fraksi partai di DPRD menyetujui terkait dilakukan kerjasama.

Ketika dicerca pertanyaan oleh JPU, Dasar hukum apa menandatangani kontrak penyertaan modal yang seharusnya Perda dulu didahulukan tetapi fakta dalam kasus ini tidak demikian, yang mana lebih tinggi perjanjian kontrak atau Perda,tanya JPU. Terlihat M.Ingati Nazara tidak bisa menjelaskan kepada JPU saking banyaknya pertanyaan kebanyakan menjawab tidak ingat.

Dalam APBD 2007 telah termasuk penyertaan modal ke PT RAL dan Bank Sumut yang ditetapkan melalui Perda, Seharusnya ada Perda khusus pada penyertaan modal ke RAL yang mengatur pengelolaan terkait saham Pemkab. Mantan ketua DPRD ketika menjawab pertanyaan JPU apakah perlu perda khusus, jawabnya seharusnya.

Dalam sidang terungkap bahwasanya, Perjanjian kontrak ditanda tangani oleh Bupati Nias Binahati Baeha dan jadi saksi mantan Ketua DPRD Nias pada tahun 2007, Sementara Perda dalam penyertaan modal Pemkab Nias ke PT.RAL sebesar Rp 6 Milliar baru ditanda tangani tahun 2010.

Terkait kesaksian mantan ketua DPRD dan mantan Kepala Bappeda Pemkab Nias, Penasihat Hukum terdakwa Binahati Baeha, Stefanus Gunawan,SH menuturkan tidak ada korupsi pada penyertaan modal ke PT RAL itu murni kegiatan bisnis bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang sempat terpuruk pasca gempa bumi Kepulauan Nias di tahun 2005 lalu.

Menurut Stefanus dana penyertaan modal sebesar Rp 6 miliar dari Pemerintah Nias masih tertanam di PT RAL yang beberapa tahun terakhir menghentikan operasionalnya. Dan perusahaan yang dimaksud masih terdata sebagai perusahaan aktif. Jadi kerjasama dengan PT RAL itu murni bisnis.

Stefanus merasa keberatan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umun (JPU) yang hanya menetapkan kliennya sebagai tersangka tunggal.

"Kata JPU terdakwa secara bersama – sama, Maksudnya terdakwa bersama – sama itu kepada siapa, silahkan wartawan pertanyakan itu kepada Kejari bukan ke saya, "jelas Stefanus.

Pantauan wartawan, Sidang sempat di skor oleh majelis hakim selama 45 menit untuk melaksanakan ibadah sholat. (Rel)

Sumber, DETEKSI.co