Info Lowongan Kerja :
Home » » KPU Sumut Gelar Forum Koordinasi Data Pemilih Terintegrasi

KPU Sumut Gelar Forum Koordinasi Data Pemilih Terintegrasi

Written By deteksi nusantara on Kamis, 14 Desember 2017 | Kamis, Desember 14, 2017

Medan,DeteksiNusantara.com - Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara (KPU Sumut) menggelar Forum Koordinasi Data Pemilih Terintegrasi yang bertujuan untuk memperoleh data yang up to date dari setiap stakeholder terkait pengayaan kualitas data Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018. 

Dalam kegiatan itu, KPU Sumut mengundang antara lain Polda Sumut,  Kodam I/BB, Danlantamal, Komando Sektor Pertahanan Nasional, BIN Sumut PN Medan, Bawaslu Sumut, Kabupaten Kota yang melaksanakan Pilkada, Kemenkumham Provsu, dan Kakawil Agama Provsu, Disdukcapil Sumut, Diknas Sumut, Kadin Sumut, NGO, AKademisi, Organisasi Disabilitas, Organisasia Pers (AJI, PWI), Mahasiswa USU dan Unimed. 

Demikian dikatakan Komisioner KPU Sumut Nazir Salim Manik yang didampingi Sekretaris KPU Sumut Abdul Rajab Pasaribu dan Kasubbag Teknis dan Hupmas Harry Dharma Putra saat menggelar acara koferensi pers terkait pembahasan dalam Forum Koordinasi Data Pemilih Terintegrasi di Hotel Santika Dyandra, Medan, Senin (11/12/2017).

Dikatakan Nazir Salim Manik, KPU Sumut tujuannya ingin menyampaikan bahwa pada Pilkada-Pilkada sebelumnya dimana 8 Kabupaten/Kota bersama KPU Sumut menggunakan pendekatan UU No 10 tahun 2016 yang sudah dipraktekkan pada pilkada 2017 lalu.

"Hanya saat ini yang berbeda adalah prinsip penggunaan KTP Elektekronik atau SuKet (Surat Keterangan,red) yang hanya diterbitkan Disdukcapil," pungkasnya. 

Dan dari diskusi yang berkembang dengan stakeholder itu, KPU Sumut berharap apabila data yang diperoleh KPU Sumut dari pemerintah melalui KPU RI yang diserahkan Kemendagri nanti, ketika dilakukan pencocokan penelitian pada tanggal 20 Januari  sampai 18 Februari 2018 belum se update faktual seperti soal pernikahan, data meninggal, alih status TNI/ Polri, maka KPU Sumut meminta instansi terkait agar memberikan data perkembangan atau perubahan tersebut. 

"Karena kita memahami keterbatasan Disdukcapil Sumut maupun kabupaten/Kota tidak melakukan update sepanjang warga yang bersangkutan tidak melakukan registrasi aktif. Untuk itu hampir dari 20 instansi yang hadir itu kita minta komitmennya untuk sama-sama menyelesaikan persoalan data pemilih yang dianggap terlalu pasif. Jadi kita berharap seluruhnya memberikan masukan dan saran," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Nazir Salim Manik, KPU Sumut juga telah membahas terkait masalah hak pilih warga Rutan, Lapas dan juga hak pilih warga yang terlibat dalam Pilkada di 8 Kabupaten/Kota apabila ada warga Sumut yang berasal dari daerah lain.

"Tadi kita juga sudah berdiskusi panjang tentang warga yang di Rutan dan Lapas, karena di dalam UU dinyatakan yang berhak memilih selain umur dan sudah kawin adalah berdomisili di daerah pemilihan. Daerah pemilihan ini mengandung makna warga Sumatera Utara. Kalau 5 kabupaten/Kota mungkin tidak masalah, sepanjang dia warga Sumatera maka kita tampung, tetapi ini ada juga ada Pilkada di 8 Kabupaten/Kota. Tadi sedang kita diskusikan bagaimana supaya warga Batubara, Dairi, Taput, Deliserdang bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Walikota tetapi pada saat bersamaan, kalau diukur secara administrasi kependudukannya, kalau kebetulan ada warga Sumut yang berasal dari daerah lain tetap bisa menggunakan hak pilihnya," jelasnya.

Terkait adanya nama pemilih yang sudah terdaftar, padahal karena sesuatu hal yang bersangkutan bertugas di daerah lain maka yang yang bersangkutan harus melapor tiga hari sebelum hari pemilihan.

"Dan harus mendapat surat keterangan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat," tegasnya. 

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua KPUD Dairi, Ketua KPUD Batubara, Ketua KPUD Tapanuli Utara, Ketua KPUD Deliserdang, Ketua KPUD Kota Padangsidempuan, Ketua KPUD Padang Lawas, Ketua KPUD Langkat berserta sekretariat KPU Kabupaten/Kota. (Rel)