Binjai

HEADLINE NEWS

Satresnarkoba Polrestabes Medan Berhasil Tangkap Dua Pelaku Kompak Edarkan Pod Getar Dan Ekstasi.

By On 10/27/2026


MEDAN // Deteksi Nusantara.Com.~.  Satresnarkoba Polrestabes Medan, meringkus dua pemuda di Jalan Kutilang, Kec.Medan Sunggal, Selasa (20/10/2026) malam, karena kedapatan mengedarkan narkotika jenis vape, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pod Getar. Dua sahabat itu, ternyata bukan kali pertama mengedarkan narkoba, dan narkoba yang diedarkan sudah berkali - kali. 


Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Selasa (27/10/2026) siang menjelaskan, terungkapnya dua pelaku yakni MNT (21) warga Jalan Dipanegara, Kec.Medan Baru dan SAF (21) warga Jalan Bunga Cempaka, Kec.Sunggal sebagai pengedar narkoba, setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat, perihal praktek jual beli narkoba yang kerap terjadi di Jalan Kutilang tempat keduanya diringkus.

Merespon informasi itu, petugas pun kemudian melakukan penyelidikan, hingga akhirnya meringkus kedua pelaku yang saat itu tengah berada diatas sepeda motor, dan diduga sedang menunggu pembeli.

“Saat kami ringkus, kami temukan 1 pcs vape narkoba berwarna orange, yang diduga hendak dijual,” terang Rafli.

Hasil pemeriksaan, keduanya baru dalam kurun waktu satu bulan mengedarkan narkoba, dan ternyata bukan kali pertama mengedarkan narkoba. Narkoba yang diedarkan pun, tidak hanya vape.

Keduanya mengaku, sudah dua kali menjual narkotika jensi vape, dan sudah lima kali menjual narkotika jenis pil ekstasi.

“Untuk setiap satu vape narkoba yang laku terjual, mereka mendapat keuntungan Rp.100 ribu. Sedangkan untuk pil ekstasi, mereka mendapat keuntungan Rp.40 ribu untuk setiap butir pil ekstasi yang laku terjual,” ungkap Rafli.

Rafli menambahkan, Satresnarkoba Polrestabes Medan kini sedang mengejar pemasok narkoba kepada keduanya yang identitasnya sudah diketahui.

Polisi, memastikan akan terus mengejar pemasok narkoba kepada kedua pelaku, untuk memutus mata rantai peredaran narkoba jaringan ini.

“Pemasok narkoba berinisial W kami pastikan akan kami ringkus, ini komitmen kami dalam memberantas dan memutus mata rantai peredaran narkoba. Tidak akan ada ruang, dan kami pastikan akan kami ungkap,” pungkas Rafli.  


(Red).



Ketum Pemuda Batak Bersatu (PBB) Lambok F Sihombing Angkat Bicara Soal Dugaan Penghinaan Tuhan Yesus Di Tiktok, Segera Poldasu Bertindak Profesional.

By On 10/27/2026


MEDAN – DeteksiNusantara.Com.~.  Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu (PBB), Lambok F. Sihombing, angkat suara menyikapi viralnya pemberitaan mengenai dugaan penghinaan terhadap Tuhan Yesus melalui konten di platform media sosial TikTok yang dikaitkan dengan nama Ritman Marbun.


Lambok meminta Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dengan mengedepankan pemeriksaan yang objektif, profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Lambok, persoalan yang menyentuh keyakinan dan perasaan keagamaan masyarakat tidak boleh dipandang sebelah mata. Namun, penanganannya juga harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesimpulan prematur, memperkeruh situasi, ataupun memicu konflik di tengah masyarakat.

“Agama merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Karena itu, setiap dugaan tindakan yang berpotensi menyinggung atau merendahkan keyakinan umat beragama harus disikapi secara serius. Kami meminta aparat penegak hukum memeriksa persoalan ini secara objektif dan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan tekanan ataupun opini yang berkembang di media sosial,” tegas Lambok F. Sihombing.


PBB MINTA PENANGANAN HUKUM JANGAN BERHENTI PADA POLEMIK MEDIA SOSIAL


Lambok menegaskan, apabila terdapat laporan resmi mengenai dugaan penghinaan terhadap keyakinan agama, aparat penegak hukum perlu menindaklanjutinya sesuai prosedur yang berlaku. Pemeriksaan harus mencakup keaslian konten, konteks pernyataan secara utuh, bukti elektronik, serta keterangan pihak-pihak yang berkaitan.

Ia menilai, persoalan yang telah menjadi perhatian publik membutuhkan kejelasan berdasarkan fakta dan proses hukum, bukan sekadar perdebatan berkepanjangan di ruang digital.

“Kami meminta Polda Sumatera Utara menelaah persoalan ini secara cermat. Jika memang ditemukan unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, silakan proses sesuai hukum yang berlaku. Namun, apabila belum terdapat bukti yang cukup, semuanya harus tetap ditempatkan dalam kerangka pemeriksaan yang adil. Jangan sampai ada pihak yang dihakimi oleh opini publik sebelum proses hukum memberikan kejelasan,” ujarnya.

Menurutnya, penegakan hukum yang profesional bukan hanya penting bagi pihak yang merasa dirugikan, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.


KEBEBASAN BEREKSPRESI HARUS DIIRINGI TANGGUNG JAWAB


Ketua Umum PBB tersebut juga mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial bukanlah kebebasan tanpa batas. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain, termasuk dalam menjalankan agama dan keyakinannya.

Ia mengajak masyarakat agar lebih bijaksana dalam membuat maupun menyebarkan konten digital, terutama yang berkaitan dengan agama, suku, dan persoalan sensitif lainnya.


Lambok juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, menyebarkan ancaman, ataupun menyebarluaskan potongan video yang belum terverifikasi kebenaran dan konteksnya.

“Jangan jadikan media sosial sebagai ruang untuk saling menghina dan memecah belah. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi penghormatan terhadap keyakinan orang lain harus tetap dijaga. Jika ada dugaan pelanggaran hukum, laporkan melalui jalur yang benar dan percayakan penanganannya kepada aparat penegak hukum,” katanya.


PBB TEKANKAN KERUKUNAN DAN KEADILAN HARUS BERJALAN BERIRINGAN


Lebih lanjut, Lambok menegaskan bahwa Pemuda Batak Bersatu berkomitmen menjaga persaudaraan, toleransi, dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Baginya, sikap tegas terhadap dugaan pelanggaran hukum harus berjalan beriringan dengan komitmen menjaga kedamaian. Tidak boleh ada pembenaran terhadap tindakan yang melanggar hukum, tetapi setiap orang juga berhak memperoleh perlakuan yang adil selama proses hukum berlangsung.

“Kami ingin persoalan ini memperoleh kejelasan secara hukum. Kami juga mengajak semua pihak untuk menahan diri, tidak terprovokasi, dan tidak memperluas persoalan menjadi konflik antarkelompok atau antarumat beragama. Keadilan harus ditegakkan, kerukunan harus dijaga, dan hukum harus menjadi panglima,” tegas Lambok.

Ia berharap aparat penegak hukum dapat memberikan informasi yang proporsional mengenai perkembangan penanganan perkara apabila telah terdapat laporan resmi dan informasi tersebut dapat disampaikan kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku.


Lambok menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Sumatera Utara agar tetap aman, damai, dan harmonis.

“Jangan biarkan perbedaan menjadi alasan untuk bermusuhan. Hormati keyakinan masing-masing, junjung tinggi hukum, dan rawat persaudaraan. Itulah sikap yang harus kita kedepankan sebagai sesama anak bangsa,” tutup Lambok F. Sihombing.


(Red /tim).

Diduga Pihak RSU Latersia Tidak Hadir Dalam Klarifikasi Disnaker Sumut, Kuasa Hukum Desak Kepastian Hukum Atas Dugaan PHK Saat Hamil 8 Bulan.

By On 10/26/2026



MEDAN – DeteksiNusantara.Com.~.  Pihak Rumah Sakit Umum (RSU) Latersia tidak menghadiri panggilan klarifikasi Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara yang dijadwalkan pada Senin (26/10/2026), pukul 15.00 WIB. Sementara itu, pekerja hadir didampingi kuasa hukumnya, Paul Junisu Jethro Tambunan, SE., SH., MH., bersama Daniel Steven Sihotang, SH., dan Farasian Fernanda Marbun, SH. Senin (26/10/2026 ).


Panggilan tersebut berkaitan dengan pengaduan dugaan PHK sepihak terhadap pekerja yang sedang hamil delapan bulan serta persoalan pemenuhan hak-hak pekerja.

Kuasa hukum meminta Disnaker Sumut melalui mediator Lemmy Pakpahan, SE., dan Syahrina Yuska, S.Psi., serta UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I melalui pengawas Erwin Syahputra Nasution, ST., dan Anton Fahrizal, ST., segera menindaklanjuti perkara sesuai kewenangan masing-masing.

“Kami telah memenuhi panggilan klarifikasi. Kami meminta agar ketidakhadiran pihak perusahaan dicatat dan ditindaklanjuti sesuai prosedur, sehingga pekerja memperoleh kepastian hukum dan hak-haknya tidak terabaikan,” tegas Paul J J Tambunan.


PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN DIATUR UNDANG-UNDANG

Paul J J Tambunan menjelaskan bahwa Pasal 153 ayat (1) huruf e UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, melarang PHK terhadap pekerja perempuan dengan alasan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui.

Pasal 153 ayat (2) juga mengatur bahwa PHK atas alasan yang dilarang tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan.

Pihaknya meminta Disnaker dan pengawas ketenagakerjaan memeriksa alasan serta proses PHK, dokumen hubungan kerja, dan pemenuhan hak pekerja berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penyelesaian perselisihan juga harus mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan terkait lainnya, termasuk PP Nomor 35 Tahun 2021.


PENEGAKAN HUKUM HARUS SEJALAN DENGAN ASTA CITA


" Paul J J Tambunan menegaskan bahwa penegakan hukum dan kepastian hukum pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus dirasakan seluruh masyarakat, termasuk pekerja yang mengalami PHK sepihak atau dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan.

“Semangat Asta Cita harus sejalan dengan penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak masyarakat. Kami berharap pekerja, terlebih perempuan yang sedang hamil, mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia meminta instansi terkait menangani pengaduan secara profesional, objektif, dan tidak berlarut-larut. Pihaknya juga menegaskan bahwa dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan fakta dan bukti, dengan tetap memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menyampaikan penjelasan, lanjut Paul.


LASKAR PRABOWO 08 DPD SUMUT BUKA POSKO PENGADUAN BAGI MASYARAKAT


Laskar Prabowo 08 DPD Sumatera Utara membuka layanan pengaduan bagi masyarakat dan pekerja yang menghadapi PHK sepihak, perselisihan hubungan industrial, atau dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan dan pelanggaran hak-hak masyarakat lainnya.


Pengaduan dapat disampaikan melalui:


1. Sekretariat Laskar Prabowo 08 DPD Sumatera Utara

   Jl. Sei Bekala No. 6, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara.


2. Sekretariat Bidang Hukum Laskar Prabowo 08 DPD Sumatera Utara

   Villa Marendal Permai C-9, Jalan Bajak II H, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Atau melalui nomor HP/WhatsApp: 081223988686.

Masyarakat dapat menyampaikan kronologi dan membawa dokumen pendukung untuk memperoleh informasi awal serta pendampingan sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum, lanjut Paul.

Kami selaku kuasa hukum berharap Disnaker Sumut dan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I segera memberikan tindak lanjut yang jelas demi perlindungan hak pekerja, " Tutup Paul.


(Red /tim).



Diduga Mark Up KPSKN PIN RI Sumut Minta Dinas PKPCKTR Medan Revisi Anggaran Pembangunan/Rehabilitasi Fasade Gedung Polrestabes Medan

By On 10/26/2026



MEDAN |Deteksi Nusantara.Com.~ Pekerjaan pembangunan/rehabilitasi fasade Gedung Satreskrim Polrestabes Medan menjadi sorotan. Pasalnya, berdasarkan kondisi fisik yang terlihat di lokasi pada 12 Agustus 2026, terdapat sejumlah pekerjaan struktur berupa pondasi, kolom dan balok yang masih dalam proses pengerjaan. Bahkan, pada beberapa bagian terlihat bekisting masih terpasang, dan diduga kuat telah terjadi mark up yang merugikan keuangan negara hampir 1 M.


Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai waktu dimulainya pekerjaan. Sebab, berdasarkan informasi tahapan proses pemilihan penyedia yang tercantum dalam sistem pengadaan pemerintah, tahapan pemilihan baru dimulai pada 21 Agustus 2026, ucap Taulim PM sebagai Ka. Korwil KPSKN PIN RI (Komando Pengendalian Stabilitas Ketahanan Nasional Pers Informasi Negara RI) Provinsi Sumut, kepada awak media 26/10/26 di Medan

Dengan demikian, terdapat selisih waktu antara kondisi pekerjaan fisik yang telah terlihat pada 12 Agustus 2026 dengan dimulainya tahapan pemilihan penyedia pada 21 Agustus 2026.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah pekerjaan fisik yang telah berlangsung pada 12 Agustus 2026 tersebut merupakan bagian dari paket pembangunan/rehabilitasi fasade yang sama, dan atas dasar apa pekerjaan tersebut dapat dimulai apabila proses pemilihan penyedia baru dimulai pada 21 Agustus 2026?

Dalam data pengadaan Pemerintah Kota Medan, paket tersebut tercatat dengan Kode RUP 67401612, dengan nilai HPS sebesar Rp4.990.696.000.

Paket tersebut kemudian dimenangkan oleh CV Pegeheysha dengan nilai penawaran sekitar 99,47 persen dari HPS sebesar 4,96 Milyar.

Namun, sorotan dalam persoalan ini bukan semata-mata mengenai besaran nilai penawaran, melainkan menyangkut kesesuaian antara tahapan pengadaan, waktu penandatanganan kontrak, penerbitan SPMK, dan kondisi fisik pekerjaan di lapangan.

Apabila benar pekerjaan fisik telah dilaksanakan sebelum adanya kontrak yang sah atau sebelum proses pemilihan penyedia selesai sesuai ketentuan, maka kondisi tersebut perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

Sebab, kondisi demikian dapat menimbulkan dugaan bahwa proses pemilihan penyedia dilakukan setelah pekerjaan fisik telah berjalan.

Inspektorat Kota Medan didorong melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap paket pekerjaan tersebut, tegas Taulim sambil menjelaskan bahwa pihaknya telah menyurati Dinas PKPCKTR Kota Medan pada tanggal 20 Oktober 2026.

Pemeriksaan penting dilakukan dengan mencocokkan tanggal proses pengadaan, tanggal penetapan pemenang, tanggal penandatanganan kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), RAB/BOQ, laporan progres pekerjaan, dokumentasi lapangan, serta kondisi fisik pekerjaan.

Dengan pencocokan tersebut dapat diketahui apakah pekerjaan yang terlihat di lapangan pada 12 Agustus 2026 memang merupakan bagian dari paket dengan Kode RUP 67401612 atau terdapat pekerjaan lain yang berbeda.

“Inspektorat harus peka terhadap kondisi seperti ini. Jangan sampai pekerjaan fisik sudah berjalan, sementara proses pengadaannya baru dilaksanakan. Kalau memang ada perbedaan waktu, harus diperiksa dan dijelaskan secara terbuka,” ujar Taulim.

"Taulim juga  meminta Kapolrestabes Medan memberikan klarifikasi apabila lokasi tersebut merupakan bagian dari fasilitas kepolisian yang menjadi objek pekerjaan.

“Jangan sampai kantor kepolisian justru menjadi tempat munculnya dugaan praktik yang tidak sesuai dengan aturan. Kalau memang semuanya sudah sesuai prosedur, silakan dijelaskan kepada publik,” katanya.

Upaya konfirmasi juga telah dilakukan kepada Kabid PKPCKTR Kota Medan, Daniel Aritonang, terkait kondisi pekerjaan di lapangan dan dugaan bahwa pekerjaan telah dimulai sebelum tahapan pemilihan penyedia.

Namun, hingga berita ini ditulis, respons yang diterima hanya berupa reaksi “Love” terhadap pesan konfirmasi, tanpa penjelasan substantif mengenai kapan pekerjaan dimulai dan apa dasar pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Klarifikasi tersebut penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran antara kondisi fisik di lapangan dengan dokumen pengadaan yang tercatat dalam sistem pemerintah.

Sementara itu, pensiunan hakim Gustap Marpaung menilai dugaan pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelum proses tender perlu mendapat perhatian serius dari aparat pengawasan.

“Kalau benar pekerjaan sudah dikerjakan sebelum tender, itu harus diperiksa. Kondisi seperti itu berpotensi menunjukkan bahwa proses pemilihan penyedia hanya dilakukan secara formalitas setelah pekerjaan sudah ditentukan sebelumnya,” ujar Gustap.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh langsung disimpulkan sebagai pelanggaran hukum sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen dan kronologi pekerjaan.

Namun, apabila kondisi fisik memang telah dikerjakan sebelum tahapan pengadaan selesai, maka fakta tersebut harus dijelaskan secara terbuka.

“Kalau kondisi fisik memang sudah dikerjakan sebelum tahapan pengadaan selesai, itu fakta yang harus dijelaskan. Dokumen kontrak dan kondisi lapangan harus dicocokkan,” tegas Gustap.

Publik kini menunggu penjelasan dari Dinas PKPCKTR Kota Medan, Inspektorat Kota Medan, dan pihak Polrestabes Medan terkait kesesuaian antara waktu pekerjaan fisik dengan tahapan pengadaan paket tersebut.

(Red /tim).

Edarkan Narkoba, Polisi Bekuk 2 Komplotan Geng Motor di Jalan H Anif, 8 Butir Inex Disita

By On 10/25/2026


MEDAN // Deteksi Nusantara.Com.~.   Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan  bekuk dua pria yang merupakan komplotan salah satu geng motor di kota Medan, karena kedapatan mengedarkan narkotika jenis pil ekstasi, di Jalan H Anif, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (22/10/2026) sekitar pukul 01.00 WIB. Dari tangan kedua pelaku, petugas menyita 8 butir pil ekstasi atau inex.

KasatresNarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Minggu (25/10/2026) pagi mengungkapkan, terungkapnya dua pria pentolan geng motor masing - masing berinisial DC (25) dan KF (19) sebagai pengedar narkoba, setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat terkait aktivitas terlarang keduanya.

Personel Unit 3 Satresnarkoba Polrestabes Medan yang kemudian melakukan pengintaian, mendapati kedua pelaku berada di lokasi penangkapan, dan diduga hendak melakukan transaksi narkoba.

“Keduanya kami tangkap berkat informasi yang terima dari masyarakat, keduanya ini hasil pemeriksaan ternyata merupakan pentolan geng motor GTARMY.REBORN16, dan sudah empat kali terlibat tawuran sesama geng motor di kawasan Deli Serdang,” ungkap Rafli.

Saat ditangkap, petugas menemukan 8 butir pil ekstasi, yang rencananya akan dijual keduanya.

Keduanya mengaku, baru dalam kurun waktu satu bulan terakhir terlibat dalam peredaran narkoba, karena tergiur dengan keuntungan yang didapat.

“Dari pelaku kami sita 8 butir pil ekstasi, keduanya mendapat narkoba dari seorang pria berinisial B yang kini sedang kami kejar. Kami pastikan, B tidak akan bisa bersembunyi karena pasti akan kami tangkap,” tambah Rafli. 


(Red).



Andreas Purba Ajak Masyarakat Memahami Nilai-nilai Pancasila Dalam Lingkungan Keluarga dan Masyarakat

By On 10/25/2026



MEDAN – Deteksi Nusantara.Com.~.  Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra, Andreas Pandapotan Purba, S.Ak., melaksanakan kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan  di Jalan Platina I, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Sabtu (24/10/2026) siang.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti persatuan, gotong-royong, toleransi, keadilan sosial, serta sikap saling menghormati di tengah keberagaman.

"Pembinaan ideologi Pancasila juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga kerukunan dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat," ungkap Andreas. 

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasi Sarpras Medan Deli Yanmar Simanullang, Kasipem Kelurahan Titi Papan Nurminah, Kepala Lingkungan (Kepling) X T. Alamsyah, Kepling VII Mhd. Fahri Purba, S.T., Kepling XVI Lily Suryadi, serta tokoh agama Mhd. Ilham Aulia.

Kehadiran unsur pemerintahan setempat, kepala lingkungan, dan tokoh agama tersebut turut mewarnai pelaksanaan kegiatan pembinaan di tengah masyarakat.

"Dengan adanya kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat terus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang rukun, harmonis, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa," pungkasnya.

Kegiatan tersebut berjalan lancar dengan diakhiri foto bersama dan pembagian seminar kit.


(Red).

Tampa Pemberitahuan Baru Nunggak Sebulan, Sofa dan Loudspeaker Milik Warga Samosir Diangkut di Malam Hari

By On 10/24/2026


MEDAN // Deteksi Nusantara.Com.~.   Dugaan praktik penarikan paksa barang kredit kembali terjadi. Seorang warga Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, mengaku dirugikan setelah barang kreditnya berupa loudspeaker dan satu set sofa diambil secara sepihak oleh pihak Mitra Usaha Metro Dolok Sanggul saat dirinya tidak berada di rumah.

Penarikan yang dilakukan pada malam hari itu diduga tanpa prosedur dan tanpa pemberitahuan resmi, serta disaksikan oleh anak di bawah umur hingga menyebabkan trauma.

Peristiwa ini dialami Erni Rajagukguk, warga Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Ia menceritakan kejadian tersebut kepada wartawan, Sabtu (24/10/2026).

Menurut Erni, penunggakan yang terjadi baru berjalan satu bulan dan pembayaran angsuran sudah berlangsung 5 bulan tinggal 4 bulan lagi. Namun pihak yang mengatasnamakan Mitra Usaha Metro Dolok Sanggul langsung datang melakukan penarikan.

"Baru menunggak satu bulan angsuran. Barang-barang saya berupa loudspeaker dan sofa diambil pihak Mitra Usaha Metro Dolok Sanggul secara sepihak tanpa ada pemberitahuan sebelumnya," ungkap Erni.

Kejanggalan penarikan, kata Erni, terjadi pada Selasa, 06 Oktober 2026, sekitar pukul 19.51 WIB. Saat itu, ia sedang berada di luar kota dan hanya anaknya yang masih di bawah umur berada di rumah.

Tanpa izin, para karyawan tersebut diduga masuk ke dalam rumah hingga ke kamar tidur untuk mengambil barang.

"Mereka karyawan Mitra Usaha Metro Dolok Sanggul langsung masuk ke rumah dan ke kamar tidur mengambil barang itu tanpa izin, disaksikan anak saya yang masih di bawah umur. Pengambilannya pun di malam hari dengan menggunakan mobil," sebutnya.

Erni menyebut aksi tersebut seperti pencurian karena masuk rumah tanpa izin pemilik.

"Anak saya sampai trauma melihat kejadian itu. Mentalnya rusak akibat pengambilan barang-barang itu dari rumah saya secara paksa," tegasnya.

Tindakan penarikan sepihak yang dilakukan di rumah konsumen pada malam hari dan tanpa putusan pengadilan, diduga melanggar aturan.

Atas kejadian ini, Erni menyatakan akan menempuh jalur hukum.

"Saya sangat dirugikan. Saya akan menempuh proses jalur hukum," tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Mitra Usaha Metro Dolok Sanggul belum berhasil dikonfirmasi. Redaksi masih berupaya menghubungi manajemen untuk mendapatkan keterangan resmi. 


(Red)

Chairum Lubis Tekankan Kebersamaan dalam Jumat Berkah Pewarta Polrestabes Medan

By On 10/23/2026


MEDAN // DeteksiNusantara.Com.~.  Organisasi Pewarta Polrestabes Medan kembali menggelar kegiatan rutin Jumat Berkah di sekretariat yang berlokasi di Jalan Bromo, Lorong Karya, Kecamatan Medan Area, Jumat (23/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi bagi para wartawan yang tergabung dalam Pewarta Polrestabes Medan sekaligus mempererat hubungan komunikasi antara insan pers dan kepolisian.

Acara berlangsung dalam suasana akrab dan kekeluargaan. Kegiatan diawali dengan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur serta harapan agar seluruh anggota senantiasa diberikan kelancaran dan perlindungan dalam menjalankan tugas.

Selain mempererat kebersamaan, pertemuan itu juga dimanfaatkan untuk bertukar pandangan mengenai pelaksanaan tugas jurnalistik, termasuk pentingnya menjaga profesionalisme dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Para anggota diingatkan agar senantiasa mengedepankan akurasi, keberimbangan, serta etika jurnalistik dalam setiap pemberitaan. Prinsip tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap media.

Ketua Pewarta Polrestabes Medan, Chairum Lubis, SH, mengapresiasi kehadiran dan partisipasi para anggota dalam kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap Jumat tersebut.

Menurut Chairum, Jumat Berkah tidak hanya menjadi agenda pertemuan mingguan, tetapi juga sarana memperkuat persaudaraan dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama anggota.

“Jumat Berkah ini bukan sekadar pertemuan rutin. Ini adalah bukti nyata bahwa kita satu hati, satu tujuan melayani masyarakat dengan tulus. Hubungan harmonis antara media dan kepolisian adalah fondasi agar setiap informasi yang kita sampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat luas,” ujar Chairum.

Ia berharap kebersamaan yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan memberikan dampak positif, baik bagi organisasi maupun masyarakat luas.

“Semoga kebersamaan ini makin erat, senantiasa membawa keberkahan bagi kita semua, dan yang terpenting bermanfaat bagi masyarakat luas yang kita layani bersama,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga berbagi pengalaman selama menjalankan tugas serta membahas berbagai tantangan yang dihadapi insan pers di lapangan.

Melalui kegiatan Jumat Berkah, Pewarta Polrestabes Medan berharap silaturahmi antaranggota semakin kuat, sekaligus mendorong terbangunnya komunikasi yang konstruktif antara media dan kepolisian dengan tetap menjunjung tinggi independensi serta profesionalisme jurnalistik.

Kegiatan ini diharapkan terus berlangsung sebagai wadah kebersamaan dan penguatan nilai-nilai sosial di tengah pelaksanaan tugas jurnalistik.


(Red).

Paul JJ Tambunan Bantah Kesimpulan Sepihak Dalam Somasi Dana 11,35 Miliyar Minta Klarifikasi Dan Bukti Transaksi.

By On 10/23/2026


MEDAN,—  DeteksiNusantara.Com.~. Advokat dan Konsultan Hukum Paul Junisu Jethro Tambunan, S.E., S.H., M.H., yang akrab dikenal dengan nama Paul J J Tambunan, didampingi Daniel Steven Sihotang, S.H., menyampaikan tanggapan dan bantahan resmi atas somasi yang ditujukan kepada kliennya, H W, terkait dugaan penguasaan dan/atau pengalihan dana yang disebut sebagai bagian dari harta peninggalan almarhum LTK.

Tanggapan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 231/ST/PJJT/X/2026 tertanggal 23 Oktober 2026, yang ditujukan kepada pimpinan salah satu Pimpinan Law Firm & Partner di Medan, sebagai respons terhadap Surat Somasi Nomor 742/SP/OHP/X/2026 tertanggal 6 Oktober 2026.

Dalam keterangannya, Paul J J Tambunan menegaskan bahwa setiap tuduhan hukum harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, dokumen pendukung yang relevan, serta penerapan ketentuan hukum yang tepat.

“Informasi mengenai adanya transaksi perbankan semata tidak serta-merta membuktikan adanya penguasaan dana secara melawan hukum ataupun terpenuhinya unsur tindak pidana. 

Semua harus diperiksa secara objektif berdasarkan kronologi transaksi, sumber dana, rekening asal dan tujuan, pihak yang melakukan instruksi, serta dasar hubungan hukum para pihak,” tegas Paul J J Tambunan.


Minta Klarifikasi Transaksi Rp11,35 Miliar

Paul J J Tambunan menjelaskan bahwa somasi yang ditanggapi mempersoalkan transaksi dengan nilai keseluruhan Rp11.350.000.000 atau sebelas miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah.

Menurutnya, untuk memperoleh gambaran yang utuh, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen transaksi, pihak yang melakukan dan menerima transaksi, tujuan penggunaan dana, serta dasar kewenangan yang melatarbelakangi transaksi tersebut.

Ia juga menyoroti perlunya klarifikasi mengenai transaksi yang disebut terjadi setelah almarhum LTK meninggal dunia pada 1 Oktober 2025.

“Waktu terjadinya transaksi merupakan salah satu aspek yang perlu diperiksa, tetapi tidak cukup untuk menarik kesimpulan hukum secara menyeluruh. Harus diketahui siapa yang melakukan transaksi, apa dasar kewenangannya, siapa penerima manfaatnya, dan bagaimana hubungan hukum atas dana tersebut,” ujarnya.

Didampingi Daniel Steven Sihotang, S.H., Paul J J Tambunan juga meminta agar pihak yang mengajukan klaim memberikan dokumen yang menerangkan kedudukan hukum dari CW sebagai ahli waris atau pihak yang berwenang mewakili kepentingan harta peninggalan almarhum LTK.


Ingatkan Dugaan Tindak Pidana Harus Berdasarkan Bukti

Lebih lanjut, Paul J J Tambunan menyatakan bahwa pihaknya keberatan apabila transaksi yang dipersoalkan langsung dikaitkan dengan dugaan tindak pidana tanpa uraian terperinci mengenai perbuatan konkret, unsur hukum yang dianggap terpenuhi, dan alat bukti yang mendukung dugaan tersebut.

Ia turut menyoroti pencantuman Pasal 486 juncto Pasal 489 KUHP dalam somasi dan meminta agar penerapan ketentuan tersebut dijelaskan berdasarkan perbuatan yang dituduhkan serta waktu terjadinya peristiwa.

Menurutnya, penerapan hukum pidana harus memperhatikan ketentuan mengenai waktu berlakunya hukum pidana dan aturan peralihan yang relevan, mengingat transaksi yang dipersoalkan disebut berkaitan dengan peristiwa pada tahun 2025, sedangkan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

“Penilaian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana harus dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah melalui proses hukum yang berlaku. Pencantuman pasal pidana dalam somasi tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan seseorang,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penetapan tersangka merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, semua pihak diminta menghormati proses hukum dan asas praduga tidak bersalah.


Siap Tempuh Klarifikasi dan Penyelesaian Secara Profesional

Meski menyampaikan bantahan, Paul J J Tambunan menegaskan bahwa pihaknya tetap membuka ruang komunikasi dan klarifikasi dengan pihak yang mengirimkan somasi untuk mencari penyelesaian secara profesional dan proporsional.

Pihaknya mengusulkan agar klarifikasi dilakukan secara tertulis atau melalui pertemuan resmi yang disepakati bersama, dengan agenda yang jelas dan dokumentasi yang memadai.

“Kami mengedepankan itikad baik, komunikasi yang profesional, dan penyelesaian yang berlandaskan keadilan. Namun, setiap klaim harus disertai dasar dan bukti yang dapat diperiksa. Kami tidak dapat menerima apabila klien kami dianggap telah bersalah sebelum persoalan ini dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku,” ujar Paul J J Tambunan.

Ia menambahkan bahwa upaya mengedepankan perdamaian tidak berarti mengabaikan kebenaran maupun mengakui tuduhan yang belum terbukti secara hukum.

Dalam surat tanggapannya, tim kuasa hukum juga menekankan nilai-nilai luhur Agama Buddha, khususnya kebijaksanaan (Paññā), cinta kasih (Metta), welas asih (Karuna), dan ucapan yang benar, sebagai landasan moral dalam menghadapi perselisihan secara bermartabat.


Hak Hukum Klien Tetap Dipertahankan

Paul J J Tambunan menegaskan bahwa surat tanggapan dan bantahan yang disampaikan timnya tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan atas tuduhan, pengakuan adanya kewajiban pembayaran atau pengembalian dana, maupun pengakuan bahwa klien kami HW telah melakukan tindak pidana.

Seluruh hak dan kepentingan hukum kliennya tetap dipertahankan, termasuk hak untuk menyampaikan bantahan, mengajukan bukti, serta menempuh upaya hukum yang sah apabila diperlukan.

Melalui tanggapan tersebut, Paul J J Tambunan, didampingi Daniel Steven Sihotang, S.H., berharap persoalan yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum LTK dapat diselesaikan secara objektif, berdasarkan fakta dan dokumen yang relevan, dengan tetap menghormati hak hukum semua pihak, " Tegasnya.


(Red).

Keluarga Besar Polsek Medan Kota Gelar Green Policing di Bantaran Sungai Deli

By On 10/23/2026


MEDAN // Deteksi Nusantara.Com.~.   Polri peduli lingkungan, keluarga besar Polsek  Medan Kota, melaksanakan kegiatan Green Policing melalui aksi kerja bakti bersih-bersih dan penanaman puluhan bibit pohon mangga, di sepanjang bantaran sungai Deli Medan,  Jumat (23/10/2026) pagi.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Medan Kota, AKP Feriawan bersama sejumlah personilnya dan juga masyarakat sekitar.

Kapolsek Medan Kota, AKP Feriawan, S.H., didampingi Kanit Reskrim, Iptu Poltak Tambunan, mengatakan bahwa aksi bersih-bersih dan penanaman puluhan bibit pohon mangga ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan sekaligus upaya menciptakan kawasan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat, serta mengantisipasi dampak banjir," ujar Kapolsek Medan Kota, AKP Feriawan, S.H, Jum'at ( 23/10/2026) sore.

AKP Feriawan berharap, melalui program Green Policing, kepolisian tidak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga berupaya menumbuhkan kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

AKP Feriawan menambahkan, bahwa kegiatan Green Policing menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian kepolisian terhadap lingkungan dan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membiasakan diri menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, serta ikut merawat lingkungan di sekitar tempat tinggal maupun ruang publik,” demikian kutipan yang dapat digunakan setelah dikonfirmasi kepada Kapolsek.

Menurutnya, menjaga kebersihan lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Peran aktif masyarakat dinilai penting agar lingkungan yang bersih dan nyaman dapat terus terpelihara, bukan hanya pada saat kegiatan kerja bakti berlangsung.

Selain berorientasi pada kebersihan, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Kehadiran personel Polri di tengah masyarakat diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih dekat serta meningkatkan semangat gotong royong.

Hubungan yang harmonis antara kepolisian dan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan di lingkungan masyarakat diharapkan dapat ditangani melalui kerja sama dan kepedulian bersama.

Kegiatan kerja bakti tersebut sekaligus membawa pesan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial setiap warga. Kebiasaan sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan fasilitas umum, dapat memberikan dampak positif apabila dilakukan secara konsisten.

Polsek Medan Kota berharap semangat Green Policing dapat terus berkembang dan menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayah bantaran sungai deli," pungkas AKP Feriawan. 


(Red).

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *