MEDAN, DeteksiNusantara.Com.~ Kejaksaan Negeri Medan didesak serius, profesional dan transparan dalam memeriksa dugaan serangkaian penyimpangan penggunaan anggaran di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan. Sejumlah proyek strategis dinilai janggal, mulai dari kualitas pekerjaan, pola pengadaan, hingga dugaan monopoli yang mengarah pada praktik korupsi.
Hal itu disampaikan Erwin Simanjuntak ST kepada awak media, 18/11/25 setelah mengamati beberapa proyek SDABMBK yang dinilai sarat penyimpangan dan harus dilidik dan diungkap secara transparan oleh pihak Kejaksaan.
Kualitas Underpass HM. Yamin Dipertanyakan
Menurut Erwin, perbandingan kualitas antara Underpass HM. Yamin dengan Underpass Gatot Subroto (Manhattan) memunculkan pertanyaan besar. Struktur konstruksi Underpass HM. Yamin dianggap jauh tertinggal, sehingga menimbulkan dugaan bahwa ada masalah dalam proses pelaksanaan dan pengawasan pengerjaan proyek tersebut.
Pengadaan Melalui E-Katalog Diduga Tak Sesuai Ketentuan Selain itu, sorotan lain muncul dari penggunaan E-Katalog. Dugaan Pengaturan yang Begitu Terang, Sampai Jadi Gelap. Dalam dunia pengadaan, E-Katalog adalah sistem transparan.
Namun di SDABMBK, Erwin Simanjuntak, ST melihat sesuatu yang bertolak belakang. Terdapat Perusahaan pemenang diduga tidak punya kompetensi,tidak punya pabrik,tidak punya lisensi, bahkan tidak tercatat di sistem yang seharusnya mencatat semuanya. Namun menang.
Seolah sistem tunduk pada sesuatu yang lebih kuat dari logika.
Seorang Aktivis Juliandi Deparia menyatakan:
“Kalau pemenangnya tidak masuk akal, yang masuk akal adalah dugaan ada yang mengatur.”
Kolam Retensi Medan Selayang: Proyek Bernilai Besar, Hasil Nol Besar
Proyek Kolam Retensi Medan Selayang yang disebut-sebut berbasis kajian teknokratik ternyata jauh panggang dari api. Setiap hujan turun, Jl. Dr. Mansyur tetap berubah menjadi kolam besar. Publik mempertanyakan, kajian teknisnya ada atau tidak? Atau jangan-jangan kajian itu hanya formalitas demi membuka pintu penganggaran?
Dugaan Pengaturan Paket P-APBD 2025
Kabar yang beredar luas menyebutkan bahwa Gibson Panjaitan diduga memberikan seluruh paket P-APBD 2025 kepada Rio, Sekretaris DPD NasDem Kota Medan, demi mengamankan posisi untuk menjadi Kadis SDABMBK definitif.
Menurut praktisi hukum Mangadum S, SH “Jika benar terjadi, maka pola ini dapat dikategorikan sebagai praktik “jual beli pengaruh” yang merusak tatanan birokrasi.”
Dengan banyaknya dugaan penyimpangan, Wakil Ketua Aliansi Wartawan Anti Korupsi Indonesia (AWAKI) Erwin Simanjuntak, ST menilai Kejari Medan tidak boleh tebang pilih. Pemeriksaan terhadap SDABMBK harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya pada nama-nama tertentu. Transparansi dan keberanian penegak hukum menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola anggaran pembangunan di Kota Medan. (Indra hasibuan).
You are reading the newest post
Next Post »