Medan- DeteksiNusantara.Com. Sahabat Mahmud Sumut yang dipimpin Prof M Manullang dan Muhamad Riau SH MH menghadiri Menteri Polhukam, Prof Dr H Moh Mahfud MD saat memberi Kuliah Umum di Universitas HKBP Nomensen, Jalan Sutomo, Medan pada hari Senin, (15/1/24).
Dalam kesempatan itu, Sahabat Mahfud Sumut yang sebagian besar berprofesi sebagai Penasehat Hukum yakni Dingin Pakpahan SH MH CML, Herman Nasution SH MH dan Toha Satria Negara SH terlebih dahulu tiba di Kampus Nomensen dan disambut oleh Rektor, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3 dan Wakil Rektor 4 Universitas HKBP Nomensen.
Akan hal itu, Rektor Universitas HKBP Nomensen, Dr Richard AM Napitupulu ST MT didampingi Wakil Rektor 1, Dr Jadongan Sijabat SE M.Si, Wakil Rektor 2, Dr Ferry Panjaitan SE M.Si, Wakil Rektor 3, Drs Maringan Panjaitan MSi dan Wakil Rektor 4, Dr Ir Erika Pardede M.App, Sc menyambut baik kedatangan Sahabat Mahfud.
Dikatakannya, Universitas terbuka bagi siapa pun, para Tokoh Negarawan maupun ke Ilmuan untuk memberikan pengetahuan di Unveristas HKBP Nomensen.
"Kami sangat senang dengan Materi yang telah disampaikan dan kiranya itu bisa memberikan masukan bagi Mahasiswa, dalam Negara Konstitusi dan Demokrasi," ucap Dr Richard AM Napitupulu ST MT.
Saat pembukaan Kuliah Umum, Wakil Rektor 3, Drs Maringan Panjaitan MSi sebagai Moderator memperkenalkan, Prof M Manullang yang adalah Ketua Alumni Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nomensen.
Dalam kesempatan itu, Dr Maringan juga menyampaikan bahwa Universitas HKBP HKBP Nomensen adalah Kampus ketiga yang menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Sebelumnya ada di Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada.
Sementara, Menteri Polhukam RI, Prof Dr H Moh Mahfud MD dalam kuliah Umum itu mengangkat Tema "Menegakkan Konstitusi Untuk Terciptanya Kehidupan Demokrasi Yang Sehat" menekankan pentingnya membersikan birokrat dan Aparatur Negara. Menurutnya, Hukum itu sudah baik, hanya saja Aparatnya saja yang perlu dibersihkan.
Mendengar hal itu, Mahasiswa HKBP Nomensen pun sontak memberikan tepuk tangan yang sangat meriah. Secara keseluruhan, kegiatan Kuliah Umun Menteri Polhukam RI, Mahfud MD berjalan lancar dan meriah.
Namun, di balik meriahnya kegiatan tersebut, terdapat dilema yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara birokrasi dan demokrasi. Pemerintahan yang berbasis pada konstitusi dan demokrasi saat ini memang telah menjadi pilihan untuk menghindari diktatorisme dan korupsi. Namun, di sisi lain, birokrasi yang tidak efisien dan korupsi yang masih merajalela tetap menjadi masalah utama di Indonesia.
Memilih tema tentang konstitusi dan demokrasi untuk kuliah umumnya, Menteri Polhukam RI, Prof Dr H Moh Mahfud MD ingin menekankan pentingnya menegakkan konstitusi sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan yang sehat. Namun, pernyataan beliau tentang perlunya membersihkan birokrat dan aparatur negara menimbulkan kontroversi dikalangan mahasiswa dan masyarakat.
Bagaimana caranya menegakkan konstitusi jika birokrat dan aparatur negara yang menjalaninya tidak dapat dipercaya? Apakah kebijakan anti korupsi yang diterapkan saat ini sudah cukup dapat menjamin kebaikan dan integritas birokrat dan aparatur negara?
Tidak dapat dipungkiri, birokrasi yang berbelit-belit dan rentan terhadap praktek korupsi memang telah menjadi masalah lama di Indonesia. Namun, upaya untuk membersihkannya tidak semudah yang dibayangkan. Sistem yang sudah terlanjur konservatif dan korupsi yang telah tertanam dalam budaya birokrasi membuat perubahan tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat.
Hal ini juga merupakan tantangan bagi masyarakat dan mahasiswa untuk tetap berjuang demi menciptakan birokrasi yang bersih dan efisien. Memilih pemimpin yang baik dan berintegritas juga menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Pemilihan cawapres Mahfud MD yang didukung oleh Sahabat Mahmud Sumut adalah salah satu contohnya.
Di akhir kuliah umumnya, Menteri Polhukam RI, Prof Dr H Moh Mahfud MD menyampaikan harapannya agar para mahasiswa dapat menjadi generasi yang mengedepankan konstitusi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan demokrasi. Namun, pesan yang lebih mendalam yang bisa diambil dari kuliah umum ini adalah bagaimana kita harus terus berjuang dan bekerja bersama untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan pemerintahan yang jujur.
Kita tidak bisa hanya diam dan mengandalkan pemerintah dalam melakukan perubahan. Sebagai pemuda yang cerdas dan penuh energi, kita juga harus berperan aktif dalam memperkuat konstitusi dan demokrasi di Indonesia.
Menanggapi kegiatan tersebut, Ketua Sahabat Mahfud MD berharap Semoga dengan kuliah umum ini dapat menjadi titik awal yang baik bagi perubahan menuju birokrasi yang efisien dan pemerintahan yang lebih baik di Indonesia. "Teruslah berjuang, Sahabat Mahmud Sumut!" Pungkas Prof M Manullang.
Menambahkan hal itu, Muhamad Riau SH MH yang juga sebagai Ketua Sahabat Mahfud Sumut menegaskan bahwa Kuliah umum bertema Politik Hukum adalah gagasan murni dari Pemikiran Prof Mahfud yang sebelumnya tidak menjadi Cabang Ilmu -Hukum di Fakultas Hukum.
"Setelah Tahun 1994 pemikiran diangkat dari disertasi beliau mejadi matakuliah wajib bagi S1, S2 dan S3. Karena seyogyianya Politik yang demokratis akan menghasilkan hukum yang responsif, sebaliknya Politik yang otoriter akan menghasilkan hukum yang ortodok," tutup Muhamad Riau.(indra Hasibuan)
